Minta Nahdliyin Tak Bawa-bawa NU Jadi Modal Politik, Gus Yahya: Harus Punya Tawaran dan Prestasi Sendiri

Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta warga NU yang hendak maju dalam konstestasi Pemilu 2024 tidak memakai identitasnya sebagai modal politik.

"Walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).

Gus Yahya berpesan bagi warga NU yang ingin maju dalam Pemilu harus memiliki tawaran lain selain identitasnya sebagai nahdliyin. Dia meminta para kader NU juga harus punya prestasi.

"Dua harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri. Bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja," ucap Gus Yahya.

Dengan nada sedikit meninggi, Gus Yahya menegaskan bahwa siapa pun yang maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 tidak ada kaitannya dengan PBNU.

"Mana urusan apa kita harus merestui siapa saja, memangnya kalau sekarang sampeyan nanya merestui Ganjar Pranowo apakah saya harus jawab?," ujar Gus Yahya.

"Apakah saya merestui Prabowo, ya, ndak akan saya jawab, wong bukan urusan kita. Wapresnya ini direstui, ya, ndak akan saya jawab wong bukan urusan kita, silakan masyarakat menilai sendiri ya," sambungnya.

PBNU Tak Ambil Pusing

Sebelumnya, Gus Yahya angkat bicara mengenai sejumlah nama kader NU yang masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) dalan Pemilu 2024.

Baca Juga: Bintang Emon Ngaku Siap Jadi Timses Artis yang Nyaleg di Pemilu 2024, Netizen: Boleh Juga Sarkasnya

Menurut Gus Yahya, hal tersebut bukan urusan dari PBNU melainkan urusan dari para partai politik.

"Silakan, itukan bukan urusan kami. Itu urusannya partai-partai silakan," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Kamis (25/5/2023).

Gus Yahya tidak mempersoalkan apabila ada kader NU yang ingin maju dalam konstestasi politik. Dalam hal ini, kata Gus Yahya, PBNU menanti tawaran nyata dari para kader yang ingin maju itu.

"Mau pilih siapa aja silakan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya," tegas dia.

Menanti Restu NU

Sebelumnya, nama Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar mencuat untuk dipasangkan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Alasannya karena latar belakang Nasaruddin yang merupakan dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU.

Menanggapi hal itu, PPP sebagai partai yang juga mendukung Ganjar mengaku tidak masalah apabila Nasaruddin Umar dipasangkan dengan Ganjar. Meski begitu, di luar nama Nasaruddin, Waketum PPP Arsul Sani membeberkan ada sejumlah nama kader NU lain yang juga memiliki potensi menjadi cawapres.

Nama yang disebut Arsul seperti, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

"Kan banyak, ada Pak Mahfud, Erick Thohir yang sering dikritik NU naturalisasi, jadi juga disebut gus menteri, ditambah lagi Prof Nasaruddin. Kalau memang sosok-sosok di antara itu yang di-pick jadi cawapres Ganjar ya gak masalah juga," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Arsul menegaskan PPP tidak ada masalah apabila Ganjar menjadikan Nasaruddin atau tokoh dan kader NU lainnya menjadi cawapres.

"Artinya, buat saya kalau disebut orang-orang baik apakah itu Pak Mahfud, apakah itu Pak Nasaruddin Umar kalau dari NU ya menurut saya sejauh ini tidak ada alasan untuk menolaknya atau untuk resistance," kata Arsul.