Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta warga NU yang hendak maju dalam konstestasi Pemilu 2024 tidak memakai identitasnya sebagai modal politik.
"Walaupun orang NU ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).
Gus Yahya berpesan bagi warga NU yang ingin maju dalam Pemilu harus memiliki tawaran lain selain identitasnya sebagai nahdliyin. Dia meminta para kader NU juga harus punya prestasi.
"Dua harus punya kredibilitasnya sendiri, harus punya prestasinya sendiri, dia harus punya tawarannya sendiri. Bukan hanya sekedar mengandalkan asal NU saja," ucap Gus Yahya.
Dengan nada sedikit meninggi, Gus Yahya menegaskan bahwa siapa pun yang maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 tidak ada kaitannya dengan PBNU.
"Mana urusan apa kita harus merestui siapa saja, memangnya kalau sekarang sampeyan nanya merestui Ganjar Pranowo apakah saya harus jawab?," ujar Gus Yahya.
"Apakah saya merestui Prabowo, ya, ndak akan saya jawab, wong bukan urusan kita. Wapresnya ini direstui, ya, ndak akan saya jawab wong bukan urusan kita, silakan masyarakat menilai sendiri ya," sambungnya.
PBNU Tak Ambil Pusing
Sebelumnya, Gus Yahya angkat bicara mengenai sejumlah nama kader NU yang masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) dalan Pemilu 2024.
Baca Juga: Bintang Emon Ngaku Siap Jadi Timses Artis yang Nyaleg di Pemilu 2024, Netizen: Boleh Juga Sarkasnya
Menurut Gus Yahya, hal tersebut bukan urusan dari PBNU melainkan urusan dari para partai politik.
"Silakan, itukan bukan urusan kami. Itu urusannya partai-partai silakan," kata Gus Yahya di kantor PBNU, Kamis (25/5/2023).
Gus Yahya tidak mempersoalkan apabila ada kader NU yang ingin maju dalam konstestasi politik. Dalam hal ini, kata Gus Yahya, PBNU menanti tawaran nyata dari para kader yang ingin maju itu.
"Mau pilih siapa aja silakan, dan kami mau lihat apa tawaran-tawaran konkretnya," tegas dia.
Menanti Restu NU
Sebelumnya, nama Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar mencuat untuk dipasangkan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Alasannya karena latar belakang Nasaruddin yang merupakan dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU.
Berita Terkait
-
Sejumlah Kader NU Masuk Bursa Cawapres 2024, Gus Yahya: Kami Mau Lihat Tawaran Konkretnya
-
Rombongan PP Muhammadiyah Datangi Kantor PBNU Pagi Ini, Ada Apa?
-
Geger! Polri Bongkar Ada Indikasi Dana Narkoba Berperan di Pemilu 2024
-
Bisa-bisanya Eks Koruptor Jadi Caleg, Bawaslu Angkat Bicara
-
Bintang Emon Ngaku Siap Jadi Timses Artis yang Nyaleg di Pemilu 2024, Netizen: Boleh Juga Sarkasnya
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!