Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dengan tegas menolak politik identitas pada Pemilu 2023. Khususnya, politik identitas yang membawa nama besar Nahdlatul Ulama (NU).
"Saya sering katakan bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam. Bahkan kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU," ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).
Gus Yahya menilai politik identitas berbahaya karena berpotensi memecah belah masyarakat.
"Kami memandang, politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," tuturnya.
Selain itu ia menilai praktik politik identitas pada akhirnya hanya akan menguntungkan kelompok tertentu. Oleh sebab itu, PBNU mendorong adanya upaya politik yang lebih rasional dibandingkan politik identitas.
"Mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional, menyangkut hal yang lebih visioner dan tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antar kompetitor," jelas Gus Yahya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammdiyah Haedar Nashir menilai politik identitas akan menimbulkan polarisasi di masyarakat saat musim politik.
"Karena menyandarkan, maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama ras suku golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi," ujar Haedar.
Dia berharap para calon yang ikut kompetisi dalam Pemilu 2023 tidak memakai cara politik identitas untuk mendulang suara.
Baca Juga: Geger! Polri Bongkar Ada Indikasi Dana Narkoba Berperan di Pemilu 2024
"Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif rasional dan di dalam koridor demokrasi," katanya.
Berita Terkait
-
Pimpinan NU dan Muhammadiyah Bertemu Bahas Masalah Bangsa
-
Minta Nahdliyin Tak Bawa-bawa NU Jadi Modal Politik, Gus Yahya: Harus Punya Tawaran dan Prestasi Sendiri
-
Sejumlah Kader NU Masuk Bursa Cawapres 2024, Gus Yahya: Kami Mau Lihat Tawaran Konkretnya
-
Geger! Polri Bongkar Ada Indikasi Dana Narkoba Berperan di Pemilu 2024
-
Bisa-bisanya Eks Koruptor Jadi Caleg, Bawaslu Angkat Bicara
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional