Suara.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie, mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tak setuju putranya maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasalnya, Jokowi merasa Gibran Rakabuming Raka juga terlalu dini maju dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
Hal itu disampaikan Budi menanggapi peluang Gibran diduetkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
"Ya pak Jokowi saya tanya, 'pak Prabowo sama Gibran gimana?', 'Jangan lah Gibran baru dua tahun' (kata Jokowi)," kata Budi dalam konferensi persnya di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).
Menurutnya, usai dirinya bertanya langsung soal peluang Prabowo dengan Gibran, Jokowi menyatakan kalau putra sulungnya itu masih terlalu dini lantaran baru dua tahun menjabat sebagai wali kota.
"Pak Jokowi bicara sama saya, ini ada wacana pak Prabwo-Gibran. Terus Jokowi bilang mas Gibran baru 2 tahun jadi wali kota," tuturnya.
Sementara di sisi lain, Budi mengakui jika dalam Musra Relawan Jokowi juga nama Gibran diusulkan di sejumlah daerah sebagai bakal calon wakil presiden. Namun, Budi menyampaikan, konstitusi masih jadi penghalang Gibran dimajukan.
"Gini kalau soal ada. Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan mas gibran sebagai wapres ya. Cuma kan 1 konstitusi tidak memungkinkan," pungkasnya.
Bantahan Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa tak ada nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dibicarakan di internal partai untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.
Baca Juga: PDIP: Kritik Megawati Tidak Ditujukan Kepada Menhan Prabowo
"Di kita belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai itu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Kamis (25/5/2023).
Di sisi lain, Dasco menegaskan, terkait dengan urusan penentuan pasangan capres-cawapres, kedua partai politik yakni Gerindra dan PKB sudah sama-sama sepakat untuk menyerahkan kepada ketua umum.
Karena kita sudah sama-sama sepakat bahwa penentuan capres dan cawapres itu dilakukan oleh 2 orang yaitu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar yang sudah melakukan kontrak politik kerja sama," tuturnya.
Di sisi lain, Dasco mengatakan, dalam penentuan pasangan capres-cawapres dalam koalisi memang diperlukan pembicaraan-pembicaraan.
"Tentunya dalam pembicaraan-pembicaraan itu juga mungkin perlu dilakukan pembicaraan-pembicaraan untuk memasukan usulan itu," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI ini menyampaikan, Gerindra sudah lama belum melakukan pertemuan dengan PKB. Sehingga dalam waktu dekat Gerindra dan PKB akan melakukan pertemuan.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut 3 Partai Politik Terima Dana BTS 4G Kemenkominfo
-
Wah! Diam-diam Jokowi Masih Ngebet Jodohkan Prabowo dengan Ganjar di Pilpres 2024
-
PDIP: Kritik Megawati Tidak Ditujukan Kepada Menhan Prabowo
-
Elektabilitasnya Disalip Prabowo dalam Survei Litbang Kompas Terbaru, Ganjar Pranowo: Yo Enggak Papa
-
Dibocorkan Ketum Projo! Jokowi Masih Berupaya Duetkan Prabowo-Ganjar untuk Pilpres 2024
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Rudal AS Hujani Iran Dua Hari Beturut-turut, Proses Damai di Ambang Kehancuran
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri