Suara.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bertanya kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bagaimana sikap TNI dan Polri ketika melakukan pengamanan terhadap pejabat negara yang mencalonkan diri di Pilpres hingga Pilkada saat berkunjung ke daerah.
Ia menanyakan hal tersebut demi menjaga netralitas TNI dan Polri.
Momen itu terjadi di tengah Rapat Koordinasi 'Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024' di The Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).
Yudo mengaku nantiya akan sulit membedakan antara kegiatan kunjungan kerja dan kampanye pejabat negara yang maju di Pilpres atau Pilkada apabila ke suatu daerah.
"Tentunya kan kita tidak pernah tahu ini kampanye atau sekadar kunjungan kerja, atau kegiatan lain. Ini sulit membedakannya. Ini mohon arahan bagaimana kami akan bersikap? Khususnya, betul-betul yang tadi disampaikan bahwa TNI Polri netral dalam Pemilu 2024," tanya Yudo kepada Mahfud.
Mafud kemudian menjelaskan, pada masa Pilkada 2024 seluruh kepala daerah tidak lagi ada yang menjabat.
Sehingga tidak akan timbul kekhawatiran sebagaimana yang disampaikan Yudo.
"Kalau untuk Pilkada itu tidak ada masalah karena nanti pada akhir tahun ini semua kepala daerah yang sekarang ini, itu berhenti untuk ikut pemilihan tahu 2024. Sehingga yang ikut di tahun 2024 itu, Pilkada itu, sudah buka incumbent. Sehingga tidak bermasalah," jelas Mahfud.
Sedangkan, lanjut Mahfud, pejabat negara seperti menteri yang akan maju sebagai calon presiden dan wakil presiden apabila ingin melakukan kampanye mesti terlebih dahulu mengajukan cuti.
Baca Juga: Soal Pembebasan Pilot Susi Air, Mahfud MD Tegaskan Internasional Tak Boleh Campur Tangan
Sehingga ketika pejabat negara seperti menteri apabila melakukan kampanye ke daerah tidak boleh menggunakan sarana jabatannya.
"Misalnya tiga hari saya cuti, untuk kampanye, itu harus betul-betul (lepas) dari atribut-atribut jabatannya. Nggak boleh dikawal, pokoknya jangan menggunakan fasilitas umum juga," beber Mahfud.
Berita Terkait
-
Rahasiakan Strategi Bebaskan Pilot Susi Air di Papua, Mahfud MD: Tidak Semua Harus Dibicarakan ke Publik
-
Takut Terendus PBB, Mahfud Ogah Minta Bantuan Negara Lain Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera OPM: Apa pun Taruhannya
-
Denny Indrayana Koar-koar Soal Isu MK Kembalikan Pemilu Tertutup, Mahfud MD: Itu Hanya Analisis Orang Luar
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Tebar Promo HUT RI, Jajan Cukup Bayar Rp1.945 dengan QRIS BSB Mobile
-
Cashback Jadi Andalan Luna Maya Saat Belanja, Sudah Kumpulkan Hingga Rp 1,6 Juta
-
Bank Sumsel Babel Perluas Layanan, 624 Prajurit Yonif TP 893 Kini Punya Akses Perbankan
-
Dari Sekolah hingga UMKM, Internet Mengubah Kehidupan Warga di Daerah 3T
-
Karhutla Sumsel Makin Sulit Dikendalikan, Hujan Buatan Terkendala Awan
-
Karhutla Sumsel Makin Sulit Dipadamkan, Sumber Air Mulai Jadi Masalah
-
Viral Tukang Cukur di Rancabungur Dimarahi Karena Belum Pasang Bendera, Ini Kata Camat
-
Bintang-bintang Legendaris Liga Inggris akan Saling Berhadapan di GBK, Catat Waktunya
-
Yenti Garnasih Bongkar Indikasi TPPU Febrie dan Luruskan Istilah Kriminalisasi
-
Polisi Temukan Bukti Permulaan, Kasus Kematian Sutrimo Naik ke Tahap Penyidikan Pidana