Suara.com - Perdebatan antara internal hakim Mahkamah Agung (MK) soal pengajuan permohonan dari Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron untuk perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang semulanya selama 4 tahun menjadi 5 tahun kian memanas.
Dari 9 hakim tinggi MK, 4 orang hakim MK menyatakan penolakan atas pengajuan perpanjangan tersebut. Meskipun alasan dari pengajuan ini untuk mempertahankan independensi KPK hingga selesai pemilu 2024 nanti, namun perpanjangan masa jabatan bukanlah solusi efektif bagi KPK oleh 4 orang hakim ini.
Berbeda dengan 5 orang hakim lainnya yang menyatakan persetujuan mereka atas pengajuan ini dan menguatkan alasan pengajuan pimpinan KPK.
Lalu, siapa saja 5 orang hakim yang setuju soal perpanjangan masa jabatan KPK tersebut? Simak inilah selengkapnya.
1. Hakim Manahan M.P Sitompul
Hakim konstitusi pertama yang menyetujui perpanjangan masa jabatan ini adalah Manahan M.P Sitompul. Manahan pertama kali mengawali karirnya di Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe di tahun 1986. Ia pun sering dipindahkan di berbagai PN di Sumatera Utara, sebelum akhirnya diangkat sebagai Ketua PN Simalungun pada tahun 2002.
Ia pun pernah dipindahtugaskan ke PN Pontianak sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen di tahun 2005. 2 tahun setelahnya, Mahanan kembali dipercaya untuk menjadi Ketua PN Cilacap. Ia juga pernah mengemban amanah sebagai Hakim Tinggi PT Manado di tahun 2010.
2. Hakim Daniel Yusmic
Hakim selanjutnya adalah Daniel Yusmic. Pria kelahiran NTT ini sebelumnya sempat mengungkap pernah bermimpi menjadi pejabat negara, sebelum akhirnya mimpinya terwujud saat Presiden Jokowi memanggil dan meminta dirinya untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang memasuki purnatugas dalam menjalani tugasnya sebagai Hakim Konstitusi.
Baca Juga: Nurul Ghufron Cs Tinggal Tunggu SK Jokowi, Tambah Jabatan Pimpinan KPK Setahun Lagi
Daniel sendiri erat dengan kegiatan aktivis sejak mahasiswa. Ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kupang sejak tahun 1985. Daniel pun erat dengan dunia akademik. Ia tercatat sebagai pengajar di Universitas Atmajaya.
3. Hakim Guntur Hamzah
Sama seperti Daniel, Hakim Guntur Hamzah juga erat dengan dunia pendidikan. Guntur pernah menjabat sebagai Guru Besar di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Ia juga pernah ditunjuk sebagai Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berbagai kajian hukum pun pernah dipublikasikan oleh Guntur. Sebelum diangkat sebagai hakim konstitusi, Guntur sempat menjabat selama 7 tahun sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
4. Hakim Arief Hidayat
Hakim lainnya yang juga berkecimpung di dunia pendidikan adalah Hakim Arief Hidayat. Mantan Ketua MK periode 2015-2017 ini mengaku dirinya tak pernah membayangkan akan menjadi seorang hakim konstitusi.
Berita Terkait
-
Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun, Putusan MK Dinilai Multitafsir, Problematis dan Berbau Konflik Kepentingan
-
MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Pengamat: Putusan Offside!
-
Telak! Pengamat Hukum Sindir Pimpinan KPK soal Masa Jabatan: Dua Periode Sekalian, Jangan Tanggung-tanggung!
-
Jokowi Diminta Cawe-cawe Soal Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Jangan Cuma di Pemilu 2024
-
Nurul Ghufron Cs Tinggal Tunggu SK Jokowi, Tambah Jabatan Pimpinan KPK Setahun Lagi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?