Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ikut menanggapi soal proposal resolusi damai konflik Rusia-Ukraina yang dipaparkan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yang ditolak oleh Ukraina.
Hasto awalnya mengingatkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional itu sangat kuat melalui politik luar negeri yang bebas aktif.
Indonesia pernah mewujudkannya lewat Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung di tahun 1955. Dan dalam kondisi geopolitik sekarang ini, prinsip itu masih relevan.
Dengan hal itu, kata dia, seharusnya tidak boleh ada kebijakan politik luar negeri dari pejabat pemerintahan yang tak sejalan dengan prinsip itu.
Hasto menyebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pemahaman akan geopolitik. Karena itu, kata dia, dari sejak awal PDIP sudah menanamkan geopolitik Bung Karno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo.
"Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan, penolakan proposal itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa," kata Hasto dalam konferensi persnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Ia lantas mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi, dan diikuti Ganjar yang berani juga menyuarakan tanpa memikirkan efek elektoralnya.
"Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasa Sila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” tuturnya.
"Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” sambungnya.
Baca Juga: Prabowo Mau Bertemu Jokowi untuk Minta Masukan Soal Cawapres, Ada Nama Erick Thohir
Lebih lanjut, ia menyampaikan, proposal perdamaian itu jelas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa itu bukan berasal darinya.
"Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari bapak presiden. Dan semua harus satu nafas dengan kebijakan bapak presiden, tidak ada yang berbeda," pungkasnya.
Ditolak Ukraina
Sebelumnya, Menteri Pertahaanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak resolusi damai yang dipaparkan Menhan RI Prabowo Subianto dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura.
Melansir South China Morning Post, Reznikov merespons inisiasi resolusi damai tersebut.
"Saya akan bersikap sopan," katanya, sebelum merespons pernyataan mengenai rencana resolusi perdamaian yang disampaikan Pemerintah Indonesia.
Berita Terkait
-
Jokowi Tidak Pernah Menang di Jabar, Ganjar Minta Bantuan PPP Tingkatkan Elektoral dan Rebut Suara Gen Z
-
Prabowo Mau Bertemu Jokowi untuk Minta Masukan Soal Cawapres, Ada Nama Erick Thohir
-
Rekam Jejak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang Masuk Bursa Cawapres Ganjar
-
Momen Megawati Terkekeh-kekeh Dinyanyikan Lagu 'Ganjar Siji Ganjar Kabeh"
-
Yakin Nama AHY Masuk dalam Radar Bakal Cawapres Ganjar Cuma 'Gimmick', Hanura: Mbak Puan Iseng Lah
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui