Suara.com - Jurnalis senior Najwa Shihab melayangkan segudang jawaban menohok kepada Amien Rais terkait narasi miringanya terhadap Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Najwa yang kini bergabung dengan tim tersebut mengkritik habis-habisan Anies gegara sempat menuding Tim Percepatan Reformasi Hukum mengacak-ngacak dunia hukum.
"Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti," sindir Amien Rais dalam video 'PAK JOKOWI, HENTIKAN MANUVER POLITIK ANDA!' di kanal YouTube Amien Rais Official, Jumat (2/6/2023).
"Karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia. Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti," lanjut Amien.
Najwa Shihab jawab tudingan Amien soal 'mengamankan' Presiden Jokowi
Najwa Shihab mewakili Mahfud MD dan jajarannya menjawab tudingan miring Amien Rais.
Najwa dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023) menilai Amien tak tepat bila menuding tim bentukan Mahfud dibentuk untuk mengamankan kekuasaan Presiden Joko Widodo.
Pasalnya anggota-anggota tim bentukan Mahfud MD tersebut beranggotakan oleh orang-orang yang kritis terhadap kebijakan negara.
"Kalau tadi disebut apa istilahnya Pak Amien, untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam Tim Reformasi Hukum ini rasanya Mas Uceng, Bivit, Feri Amsari, kemudian Prof Tuti, Prof Susi kita tahu orang-orang yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara," kata Najwa dalam konferensi itu.
Sindir Amien Rais harus dikirimi daftar anggota tim
Gegara tudingan miring Amien Rais, Najwa langsung menyarankan agar sang Ketua Majelis Syuro Partai Ummat tersebut dikirimi daftar lengkap anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum.
"Rasanya Pak Amien perlu dikirim list nama-namanya (tim reformasi hukum) supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung," sindir Najwa.
Minta Amien Rais lihat dari sisi pendekatan publik
Najwa juga tak segan-segan melayangkan saran kepada Amien Rais untuk melihat pembentukan tim tersebut dari pendekatan publik, bukan pendekatan politik.
"Sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik. Mudah-mudahnnya kalau kita pakai pendekatannya menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan," singgung Najwa.
Berita Terkait
-
Diisi Faisal Basri hingga Najwa Shihab, Ini Kriteria Tim Percepatan Reformasi Hukum yang Dibentuk Mahfud MD
-
Punya Waktu 6 Bulan untuk Mengkaji, Tim Percepatan Reformasi Hukum Bertugas Sampai 31 Desember 2023
-
Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, Mahfud MD Sebut Banyak Masalah Termasuk Indeks Korupsi Turun Drastis
-
Denny Indrayana Minta Jokowi Dimakzulkan, Mahfud MD: Gak Menarik untuk Dibahas
-
Namanya Masuk Sebagai Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo, Respons Mahfud MD: Biasa Saja
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka