Suara.com - Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep semakin menunjukan keseriusannya untuk terjun ke dunia politik. Kali ini, Kaesang mengaku sudah mendapatkan restu untuk bertarung menjadi orang nomor satu di Depok, Jawa Barat.
Hal tersebut diutarakannya melalui sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat.
"Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya, insyaallah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama," kata Kaesang dikutip Suara.com, Sabtu (10/6/2023).
Selain mengumumkan kesiapannya, Kaesang juga meminta dukungan kepada masyarakat atas niatnya tersebut.
"Mohon dukungannya, merdeka!" tegasnya.
Nama Kaesang semakin gencar dibicarakan di dunia politik. Tak tanggung-tanggung, suami dari Erina Gudono itu menargetkan Kota Depok sebagai tujuan.
Bahkan wajahnya terpampang pada sebuah baliho besar yang dipasang di sejumlah titik di kawasan Depok.
Baliho raksasa itu sengaja dibuat oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, hingga saat ini, Kaesang belum menentukan akan bergabung ke partai mana, termasuk PSI.
Niat Kaesang untuk terjun ke dunia politik itu juga menjadi perhatian bagi PDIP, partai yang menaungi sang ayah.
Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani mengaku akan bertanya secara langsung kepada Kaesang soal apakah ada keinginan bergabung dengan PDIP atau tidak.
"Nanti saya tanya mas Kaesang, mau masuk PDIP enggak? Itu dulu," kata Puan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).
Puan lantas berbicara soal kemungkinan Kaesang bergabung bersama PDIP menyusul ayahnya, kakaknya dan kakak iparnya. Menurutnya, jika Kaesang bergabung tak akan jadi masalah.
"Kan PDIP boleh satu keluarga asal wilayahnya berbeda-beda. Kecuali kalau caleg atau kepala daerah yang kemudian berbeda partai, itu yang enggak diperbolehkan. Tapi ini kan satu partai dan punya posisi yang berbeda-beda," tuturnya.
Berita Terkait
-
Minta Keterangan RS Primaya, Jaksa Ingin Helmut Segera Disidang
-
Aldi Taher Syok Dinotice Presiden Jokowi sampai Dibahas Khusus: Ini Seperti Sebuah Mimpi
-
Beda dengan Sule yang Dianggap Baperan, Andre Taulany Lebih Ingin Buat Lawan Mainnya Nyaman Saat Bekerja Bareng
-
Kaesang Bakal Maju Pilkada Walikota Depok, Publik: PKS Ketar-Ketir Nih!
-
Jadikan Jokowi Sebagai Mentor, Ganjar Pranowo: Pemimpin Bernyali Sesungguhnya Bukan Wajah Garang dengan Intonasi Tinggi
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
-
Harga Emas Antam Stagnan, Hari Ini Dibanderol Rp 2.235.000 per Gram
Terkini
-
Sidang Praperadilan: Nadiem Makarim Masih Dibantarkan, Orang Tua Setia Hadir di Ruang Sidang
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Korban Jiwa Bertambah Jadi 9 Orang
-
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK di Tengah Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji, Bahas Apa?
-
Mengulik Pendidikan Gibran: MDIS Tak Keluarkan Ijazah, Hanya Jalankan Kurikulum Universitas Asing
-
Bendera Merah Putih Robek di Puncak Monas Saat Gladi HUT TNI, Kapuspen: Bahan Kain Kurang Bagus
-
TNI Jelaskan soal Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT TNI di Monas, Apa Katanya?
-
Rocky Gerung: Isu Ijazah Palsu Jokowi Akan Terus Dibahas Sampai 2029
-
Korban Musala Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 11 Orang, 54 Lainnya Masih Dicari
-
Sebut Tak Ada Lagi Tanda Kehidupan di Reruntuhan Musala Al Khoziny, Tim SAR Beralih ke Alat Berat
-
Revisi UU BUMN, KPK Tegaskan: Direksi dan Dewan Pengawas Wajib Lapor LHKPN