Jabatan itu dipegang oleh Megawati pada 22 Maret 2018. Sebenarnya, Jokowi telah melantik putri proklamator itu pada Juni 2017.
Namun ketika itu BPIP masih berstatus sebagai Unit Kerja Presiden (UKP). Jokowi lalu meningkatkan status UKP menjadi badan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Adapun salah satu tugas dari BPIP adalah melakukan amandemen terbatas UUD 1945.
Selain dua jabatan di atas, Jokowi juga melantik Megawati sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Jabatan itu dipegang Ketum PDI Perjuangan itu sejak 13 Oktober 2021 melalui Keputusan Presiden (Kepppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Berita Terkait
-
PKS Bilang Anies Baswedan Tak Akan Hapus Sepenuhnya yang Dipersiapkan Jokowi jika Jadi Presiden
-
Jusuf Hamka Tagih Utang Rp800 Miliar kepada Pemerintah, Mahfud MD: Gampang Lha Itu
-
Putri Ariani Jadi Pembicaraan Publik Usai Tampil Americas Got Talent 2023, Presiden Jokowi: Terbanglah Semakin Tinggi, Meraih Cita-cita
-
Keberhasilan Putri Ariani Turut Mencuri Perhatian Jokowi
-
Anies Baswedan: Pemilu Bukan soal Meneruskan Program Jokowi, Tapi.....
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Hasil TKA Pelajar SMA Sederajat Jeblok Parah, Pemerintah Didesak Evaluasi
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka