Suara.com - Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyebut Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) hasil barter. Hal tersebut diungkapkannya karena munculnya isu Ganjar telah teken kontrak politik dengan PDIP saat ditunjuk sebagai capres 2024 oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Alasan Rocky menyebut Ganjar sebagai capres hasil barter ialah karena Gubernur Jawa Tengah itu dianggap tidak bisa berbuat banyak misalkan nanti terpilih menjadi presiden. Ia mengungkap ada empat poin perjanjian antara Ganjar dengan PDIP.
Pertama ialah Ganjar harus meneruskan ajaran Bung Karno. Untuk poin kedua, calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Ganjar ditentukan oleh partai.
Sementara untuk yang keempat, PDIP juga ikut turun tangan dalam penentuan menteri di kabinet.
"Saya kira ini akan membuat partai-partai lain berpikir ulang nih untuk berkoalisi dengan PDIP. Dan poin yang keempat, yaitu soal jangan campuri urusan suksesi di PDIP,” ucap Hersubeno saat berbincang dengan Rocky di YouTube channelnya, Selasa (13/6/2023).
Rocky lantas berkomentar kalau Ganjar itu tidak berbeda dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebutnya sebagai pemimpin hasil transaksi dengan partai.
“Jadi Ganjar yang paling lemah, apalagi untuk menentukan komposisi kabinetnya dan wakil presidennya, dia gak bisa,” tuturnya,
“Saya kira itu yang menjadi isu sekarang, orang mulai bertanya ngapain pilih Ganjar kalau Ganjar juga sebetulnya ditentukan oleh transaksi-transaksi di dalam PDIP sendiri,” sambungnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Baca Juga: Ramalan Rocky Gerung Seandainya Ganjar Jadi Presiden: Presidennya Puan, Tanda Tangan Dipalsukan
Berita Terkait
-
Bantah Ade Armando soal Kontrak Politik, PDIP: Merusak Citra Pak Ganjar
-
Ini Kata Pengamat Alasan Puan Maharani Gercep Bertemu AHY: Sebelum ke Kubu Prabowo
-
Dukung Ganjar Pranowo, Perindo Ajukan TGB jadi Cawapres di Pemilu 2024
-
Bantah Ada Kontrak Politik antara PDIP dan Ganjar Pranowo, Said Abdullah: Saya Pastikan 1000 Persen
-
Rencana Puan Temui AHY, Janji PDIP Sebut Tak Bakal Usik Koalisi Perubahan: Monggo, Silakan Jalan Terus
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat