Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan penambahan dana desa hingga Rp5 miliar. Menurutnya, hal ini diperlukan demi menghapus stunting dan kemiskinan ekstrem di desa-desa seluruh Indonesia.
Ia menyebut dana tersebut bisa mengakomodir kebutuhan di desa, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga mencegah korupsi. Usulan tersebut artinya lebih besar lima kali lipat ketimbang dana desa saat ini yang memiliki besaran Rp1 miliar.
"Dana Desa harus ditambah, kalau pembangunan mau efektif dan bebas korupsi, satu-satunya cara adalah Dana Desa diperbesar," ujar Cak Imin dalam keterangan tertulisnya saat menyambangi Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Minggu (18/6/2023).
"Rp5 Miliar itu penambahan minimum untuk mengatasi persoalan seperti stunting dan kemiskinam ekstrem," katanya menambahkan.
Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di desa-desa wajib melibatkan Desa sebagai pelaku utama, seperti inisiatif konvergensi stunting dalam perencanaan pembangunan desa perlu dikembangkan sebagai platform desa dalam penanganan stunting.
Karena itu, Cak Imin mengatakan perlunya konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai program yang tersebar di Kementerian/Lembaga untuk peningkatan kapasitas Desa.
"Progam ini nantinya dikonsolidasikan menjadi satu program yaitu Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dam kesejahteraan warga desa," kata Ketua Umum DPP PKB ini.
Sebagai contoh, APBN 2023 mengalokasi anggaran ketahanan pangan lebih dari Rp100 Triliun, perlindungan sosial Rp476 Triliun, dan subsidi ketahanan energi Rp341 Triliun, yang dilaksanakan oleh K/L.
"Jika direlokasi dan dimaksimalkan maka Dana Desa bisa ditambah menjadi Rp5 Miliar setiap desa," kata Gus Muhaimin.
Baca Juga: DPR Berangkatkan 40 Anggota Dewan Ke Arab Untuk Awasi Haji, Klaim Tak Semua Pakai Pesawat Garuda
Lebih jauh, jika Dana Desa 5 kali lipat menjadi Rp 5 miliar perdesa per tahun, pada tahun 2024-2029 (5 tahun), maka Desa Indonesia bisa lebih maju dan mandiri.
Nantinya, desa tertinggal dan sangat tertinggal tidak akan ada lagi jika dananya dinaikkan. Desa Mandiri naik menjadi 55 ribu desa dan Sisanya menjadi Desa Maju.
"Jika Pemerintah ingin mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan nol persen stunting pada tahun 2030 maka prasyaratnya Desa harus menjadi Pusat Pembangunan Nasional," pungkasnya.
Berita Terkait
-
DPR Berangkatkan 40 Anggota Dewan Ke Arab Untuk Awasi Haji, Klaim Tak Semua Pakai Pesawat Garuda
-
PAN Sodorkan Nama Erick Thohir, Peluang Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024 Semakin Kecil
-
Anggap Penting, Cak Imin Masih Tunggu Waktu Pasti Bertemu Megawati
-
Awalnya Sempat Deg-degan, Kini Cak Imin Merasa Plong MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Terbuka
-
5 Sentilan Jokowi Soal APBN dan APBD yang Kerap Dipakai untuk Program Absurd
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional