Suara.com - Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju calon presiden sebagai petugas partai.
"Sebesar 69.9 persen publik menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali jika presiden adalah petugas partai, yang menyatakan setuju sebesar 17.5 persen," kata peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di Kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/6/2023).
Bahkan, pemilih PDIP selaku partai yang menyematkan status petugas partai kepada bakal calon presidennya, Ganjar Pranowo juga tidak setuju dengan hal tersebut. Sebanyak 78 persen pendukung PDIP tidak setuju calon presiden sebagai petugas partai.
"Pemilih Gerindra 71.6 persen (tidak setuju), Golkar 75.4 persen, PKB 64.7 persen, NasDem 68.1 persen, Demokrat 76.5 persen, PKS 81.3 persen, PAN 76.7 persen, dan PPP 60 persen," tutur Adjie.
Dari sisi pemilih calon presiden, sebanyak 49.1 persen pemilih setuju dengan presiden sebagai petugas partai sementara sebanyak 40.3 persen pemilih Prabowo Subianto tidak setuju.
Perlu diketahui, survei ini dilakukan pada 30 Mei sampai 13 Juni 2024 dengan survei tatap muka menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia secara proporsional.
Selain itu, LSI Denny JA juga menambahkan informasi dengan analisa metode kualitatif seperti analisis media, wawancara mendalam, pendapat ahli, dan focus group discussion (FGD).
Berita Terkait
-
Aneh Tapi Nyata! Penggemar Jokowi Justru Dukung Prabowo, Bukan Ganjar
-
Demokrat Cari Jalan Terbaik Buat AHY, Pengamat: Peluang Ganjar Lebih Besar Dibanding Anies
-
Ganjar soal TGB Masuk Bursa Cawapres: Baguslah
-
Puan-AHY Bertemu, Posisi Anies Baswedan Disebut Bisa Makin Sulit
-
Soal Pertemuan Puan Maharani-AHY, Gibran: Bagus, Terlihat Akrab
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT