Supaya Jadi Contoh, Legislator PSI Minta Pejabat DKI Gunakan Transportasi Umum

Suara.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta pejabat eksekutif maupun legislatif ikut menggunakan transportasi umum. Imbauan tersebut disampaikan untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.

Menurut William, para pejabat DKI harus memberikan contoh kepada masyarakat. Apalagi penggunaan transportasi umum menjadi fokus utama Pemda untuk mengatasi masalah macet dan polusi udara.

"Kita harus bisa memberikan contoh continue atau berkelanjutan bahwa pejabat publik. Kita bisa pilih satu hari Jumat atau Rabu pejabat publik legislatif dan eksekutif sama sama naik transportasi umum," ujar William di gedung DPRD DKI, Selasa (20/6/2023).

Selain itu, dengan ikut terlibat langsung maka pejabat bisa mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan dalam penggunaan transportasi umum. Kebijakan pun bisa dibuat berlandaskan data dan fakta di lapangan.

"Ini jangan sampai ini jadi sekedar seremonial atau di momen momen tertentu. Ini harus jadi gaya hidup bagi para pejabat kita," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, William juga memuji mantan Gubernur Anies Baswedan atas pembangunan transportasi umum yang dilakukan saat menjadi kepala daerah. Padahal, William selama ini merupakan sosok yang kerap mengkritik Anies.

William sendiri dikenal saat mengungkap anggaran janggal pengadaan lem aibon senilai Rp82 miliar tahun 2019 lalu saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pujian ini disampaikan William dalam kegiatan diskusi publik di kantor Fraksi PSI DPRD DKI, Selasa (20/6/2023). Dalam kesempatan itu, William menyebut Anies cukup berhasil mengembangkan transportasi umum karena melakukan integrasi antar moda.

"Pak Anies menurut saya cukup berhasil saat itu. Dari Busway ke JakLingko. Lalu dari Busway ke MRT dan sebagainya. Integrasi ini perlu kita kembangkan terus," ujar William.

Baca Juga: Dulu Menghujat, William PSI Kini Puji Anies: Cukup Berhasil Integrasikan Transportasi Umum

Menurutnya, pengintegrasian transportasi perlu dilakukan untuk mengalihkan penggunaan angkutan pribadi ke massal. Masyarakat jadi lebih nyaman menggunakannya karena peralihan ke moda lainnya jadi lebih mudah.

"Karena biasanya orang tidak mau naik transportasi umum karena jarak dia dari transportasi umum terdekat itu cukup jauh," ucapnya.

Karena itu, ia berharap nantinya Calon Gubernur dalam Pilkada 2024 nanti turut mengembangkan integrasi transportasi.

"Kita harus memilih pemimpin yang mengeri masalah Jakarta karena Jakarta ini penuh dengan masalah-masalah kota yang mungkin terus berprogres untuk percepatan," katanya.