Suara.com - Pesta politik tahun 2024 semakin terasa dengan banyaknya dinamika yang terjadi antara para pejabat dan politisi. Dari berbagai pertemuan yang dilakukan oleh para elit politik, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun menjadi perhatian.
Kemesraan keduanya pun tampak sering terungkap di publik, terutama usai Prabowo merespons soal proposal perdamaian yang diajukannya kepada pihak Ukraina untuk penyelesaian konflik dengan Rusia.
Tak hanya itu, beberapa bulan yang lalu Jokowi pun sempat memanggil Prabowo ke Istana Negara untuk melakukan pertemuan "rahasia" yang hingga kini masih menjadi pertanyaan publik.
Hal ini pun membuat publik bertanya-tanya apakah Jokowi akan mendukung Prabowo yang digadang kembali maju menjadi capres di tahun 2024 mendatang. Pertemuan keduanya pun sempat diunggah oleh Prabowo di media sosial pribadinya.
"Pertemuan hari itu membawa kesan,” ungkap Prabowo saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (19/06/2023).
“Pokoknya kita tenang saja, situasi baik dan aman terkendali. Kalau pemimpin-pemimpinnya senyum, berarti situasinya baik,” lanjut Prabowo.
Di situasi politik Indonesia yang kian memanas karena adanya dua poros besar antara capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, nama Prabowo pun muncul diantaranya. Keakraban Prabowo dengan Jokowi pun kini seolah memberikan tanda Jokowi akan berpindah haluan politik.
Seperti yang diketahui, Jokowi sendiri adalah kader PDIP. Sedangkan, PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDIP. Di sisi lain, Jokowi sendiri tercatat belum pernah bertemu dengan Ganjar dalam urusan pengusungan capres Ganjar.
Hal ini pun menjadi momok besar bagi PDIP. Dilema Jokowi dalam mendukung Prabowo pun semakin terasa. Peran besar Prabowo dalam memperkuat kader Gerindra pun membuat posisi Jokowi di PDIP semakin "terancam".
Baca Juga: Prabowo Bongkar Alasan Banyak Kasus Korupsi di Indonesia: Gaji Pejabat dan PNS Terlalu Kecil
Hal lain yang menjadi perdebatan publik adalah peraturan bagi para kader PDIP dan keluarga kader itu sendiri yang tidak diperbolehkan berasal dari partai lain.
Namun, peraturan ini pun masih bias apakah sekadar keluarga yang tidak diperbolehkan berasal dari partai lain, ataupun kader PDIP juga tidak diperbolehkan mendukung calon dari partai lain.
Meskipun dukungan Jokowi terhadap Prabowo juga masih belum jelas apakah mengarah ke capres, namun Jokowi sendiri mengaku pertemuannya dengan Prabowo hanyalah sebatas menanyakan soal perkembangan Kementerian Pertahanan, mengingat Prabowo pun hingga kini masih berstatus sebagai Menteri Pertahanan aktif.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Gagal Jadi Presiden di Pilpres 2024, Prabowo Siap Banting Setir Tekuni Profesi Ini
-
Bertemu Puan Saat Ibadah Haji, Ganjar Cerita 'Nyantri' ke Ulama dan Habaib di Tanah Suci
-
Fahri Hamzah Bongkar Alasan Survei Prabowo Tak Pernah Absen dari 3 Besar, Ternyata Terkait dengan Konsep Ini
-
Awalnya Rival, Kenapa Prabowo Subianto Akhirnya Mau Jadi Menteri Jokowi?
-
Prabowo Bongkar Alasan Banyak Kasus Korupsi di Indonesia: Gaji Pejabat dan PNS Terlalu Kecil
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah