Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk melawan praktik suap atau serangan pajar pada Pemilu 2024 mendatang. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut, harus dijadikan sebagai ajang pembuktian masyarakat, menolak segala bentuk pemberian hanya untuk memilih tokoh tertentu.
Pesan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, ketika agenda 'Roadshow Bus Antikorupsi di Pulau Jawa' di Kota Bandung, pada Minggu (2/7/2023) kemarin.
"Oleh karenanya kita harus tolak dan harus berani ‘Hajar Serangan Fajar’. Jangan pernah terima duitnya,” kata Wawan lewat keterangannya.
Pemilu dengan praktik suap, merusak sistem demokrasi sehingga melahirkan pemimpin yang tak berkompeten.
"Kualitas demokrasi yang dimulai dari praktik suap seperti pemberian uang kepada masyarakat akan menciptakan pemimpin yang tidak berkompeten," tegas Wawan.
Pada agenda yang digelar di Gedung Sate atau area kantor gubernur Jawa Barat itu, Wawan juga menyampaikan sembilan nilai antikorupsi dengan akronim 'Jumat Bersepeda KK.'
"Ada sembilan nilai antikorupsi dengan akronim ‘Jumat Bersepeda KK’. Yaitu, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras,” kata Wawan.
Wawan bilang, hakikatnya, nilai-nilai antikorupsi merupakan pondasi yang harus dibangun dengan kokoh seluruh masyarakat Indonesia. Kejujuran disebut menjadi poin pertama, kunci dalam hal menjalankan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
"Dari kejujuran, semua hal buruk, termasuk tindak pidana korupsi niscaya bisa dicegah," sebutnya.
Baca Juga: Efek Blusukan Jakarta, Ganjar Pranowo Jadi Terancam Sorotan Tajam dari KPK
KPK berharap, masyarakat Kota Bandung bersinergi membangun budaya antikorupsi dari lingkungan terkecil. Dimulai dari dalam rumah, lingkungan, sekitar, lingkungan pekerjaan, hingga lingkungan pemerintahan.
"Nyala api semangat antikorupsi harus terus bergejolak di dalam diri, menjadikan cita-cita luhur bersama," tandasnya.
Berita Terkait
-
Bawaslu Soroti Masih Ada Pemilih Tak Dikenal Di DPT
-
Efek Blusukan Jakarta, Ganjar Pranowo Jadi Terancam Sorotan Tajam dari KPK
-
Menpora Dito Ariotedjo Menyatakan Siap Hadir dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI Kominfo
-
Terkait Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo, Hari Ini Kejagung Periksa Menpora Dito Ariotedjo
-
Menpora Dito Ariotedjo Diperiksa Kasus BTS, Kejagung: Harapan Kami Datang Tepat Waktu
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
7 Poin Penting di Balik Tuntutan Soal BBM dan Program MBG
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya