Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk melawan praktik suap atau serangan pajar pada Pemilu 2024 mendatang. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut, harus dijadikan sebagai ajang pembuktian masyarakat, menolak segala bentuk pemberian hanya untuk memilih tokoh tertentu.
Pesan itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, ketika agenda 'Roadshow Bus Antikorupsi di Pulau Jawa' di Kota Bandung, pada Minggu (2/7/2023) kemarin.
"Oleh karenanya kita harus tolak dan harus berani ‘Hajar Serangan Fajar’. Jangan pernah terima duitnya,” kata Wawan lewat keterangannya.
Pemilu dengan praktik suap, merusak sistem demokrasi sehingga melahirkan pemimpin yang tak berkompeten.
"Kualitas demokrasi yang dimulai dari praktik suap seperti pemberian uang kepada masyarakat akan menciptakan pemimpin yang tidak berkompeten," tegas Wawan.
Pada agenda yang digelar di Gedung Sate atau area kantor gubernur Jawa Barat itu, Wawan juga menyampaikan sembilan nilai antikorupsi dengan akronim 'Jumat Bersepeda KK.'
"Ada sembilan nilai antikorupsi dengan akronim ‘Jumat Bersepeda KK’. Yaitu, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras,” kata Wawan.
Wawan bilang, hakikatnya, nilai-nilai antikorupsi merupakan pondasi yang harus dibangun dengan kokoh seluruh masyarakat Indonesia. Kejujuran disebut menjadi poin pertama, kunci dalam hal menjalankan integritas dalam kehidupan sehari-hari.
"Dari kejujuran, semua hal buruk, termasuk tindak pidana korupsi niscaya bisa dicegah," sebutnya.
Baca Juga: Efek Blusukan Jakarta, Ganjar Pranowo Jadi Terancam Sorotan Tajam dari KPK
KPK berharap, masyarakat Kota Bandung bersinergi membangun budaya antikorupsi dari lingkungan terkecil. Dimulai dari dalam rumah, lingkungan, sekitar, lingkungan pekerjaan, hingga lingkungan pemerintahan.
"Nyala api semangat antikorupsi harus terus bergejolak di dalam diri, menjadikan cita-cita luhur bersama," tandasnya.
Berita Terkait
-
Bawaslu Soroti Masih Ada Pemilih Tak Dikenal Di DPT
-
Efek Blusukan Jakarta, Ganjar Pranowo Jadi Terancam Sorotan Tajam dari KPK
-
Menpora Dito Ariotedjo Menyatakan Siap Hadir dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI Kominfo
-
Terkait Kasus Korupsi BTS BAKTI Kominfo, Hari Ini Kejagung Periksa Menpora Dito Ariotedjo
-
Menpora Dito Ariotedjo Diperiksa Kasus BTS, Kejagung: Harapan Kami Datang Tepat Waktu
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo