Suara.com - PDI Perjuangan menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Rakerda DPD PDI PDI Perjuangan Sumatera Barat, Selasa (4/7/2023).
"Pak Jokowi memilih Pak Prabowo? Jadi, itu saya luruskan. Itu tidak benar," tegas Hasto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Hasto menyatakan bahwa tindakan Jokowi terkait dengan nama bakal capres merupakan upaya untuk memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif menjelang pergantian kepemimpinan nasional.
"Pak Jokowi dalam kapasitas beliau sebagai presiden, hanya ingin memastikan agar proses pergantian kepemimpinan ke depan berjalan dengan baik," katanya.
PDI Perjuangan melalui Rakernas III menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, baik kebijakan, legasi, maupun program kerja akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo.
Dalam konteks menjaga situasi nasional yang kondusif itu, sambung Hasto, PDI Perjuangan mendukung langkah presiden yang bersikap baik kepada para bakal capres yang ada.
"Jadi, kami dukung sikap Pak Presiden Jokowi," imbuh Hasto.
Ia memastikan Jokowi sebagai seorang kader PDI Perjuangan tentu sejalan dengan kebijakan partai. Hal ini terbukti dalam Rakernas III PDI Perjuangan, Jokowi memberikan arahan-arahan bagaimana pemenangan Ganjar Pranowo sebagai capres harus dilakukan.
"Tugas kami menjabarkan arahan-arahan dari Presiden Jokowi tersebut yang sangat baik, yang sangat konstruktif bagi pemenangan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo ini, dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai keluarga besar PDI Perjuangan,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman mengungkapkan ada upaya memasangkan gambar atau baliho bakal capres tertentu bersama Jokowi di sejumlah wilayah. Hal ini sebagai upaya meyakinkan bahwa capres tersebut didukung oleh Jokowi.
Namun, dia menyoroti pada wilayah yang dukungan Jokowi lemah, baliho tersebut tidak ada.
"Di kantong-kantong Pak Jokowi seluruh gambarnya dipasang dengan Pak Jokowi. Di Sumbar tidak ada. Mungkin karena suara Pak Jokowi di Sumbar kecil sekali hanya 23 persen pada Pemilu 2014, bahkan pada Pemilu 2019 turun jadi 14 persen," jelas Alex. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Punya Pengaruh Terhadap Separuh Total Pemilih di Indonesia, Pengamat Sebut Bakal Capres Sedang 'Rebutan Efek Jokowi'
-
Mesra dengan Prabowo Subianto, Jokowi Cuma Memastikan Situasi Aman
-
Megawati Umumkan Cawapres Ganjar Pranowo September
-
Parah! Stadion JIS Warisan Anies Baswedan Cuma Punya 1 Pintu, Jokowi dan Erick Thohir Ingin Tambah 5 Lagi
-
Waduh, Umumkan Cawapres Lebih Awal Banyak Ruginya? Pengamat Bilang Begini
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri