Suara.com - Protes para perangkat desa kepada DPR RI untuk menambah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun akhirnya dikabulkan. Hal ini pun diungkap oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidow yang ditayangkan di Youtube DPR RI pada Selasa, (4/7/2023) lalu.
"Kajian yang dilakukan DPR RI menghasilkan Revisi UU Desa, dengan mengubah periodisasi jabatan kepala desa, menambah dana desa, serta mengatur status perangkat desa," jelas Baidow.
Menurutnya, menambahkan bahwa Revisi UU Desa ini akan segera disahkan melalui UU Desa. Tak hanya itu, DPR RI pun juga mengajukan kenaikan gaji dari kepala desa karena banyak dari mereka yang terlilit hutang. Hal ini pun disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Mazaat.
"Berdasarkan laporan yang kami terima, banyak kepala desa yang terlilit hutang hingga harus pinjam sana-sini. Bahkan sampai diceraikan pasangan karena banyak hutang. Jadi saya kira gajinya perlu untuk ditingkatkan lagi," ungkap Syahrul dalam Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang pada Senin, (26/6/2023) lalu.
Lalu, berapa sebenarnya gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang kepala desa? Simak inilah selengkapnya.
Gaji kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Pusat (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam PP tersebut, gaji kepala desa disebutkan pada Pasal 81 Ayat (2), kepala desa berhak menerima gaji sebesar Rp 2,4 juta atau setara dengan 120% dari gaji pokok seorang PNS Golongan II/A.
Gaji yang didapatkan oleh kepala desa ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Desa.
Sementara itu, sekretaris desa berhak mendapatkan gaji sebesar Rp 2,2 juta perbulan atau setara dengan 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a. pokok golongan II/A. Sedangkan untuk perangkat desa lainnya berhak mendapatkan gaji sebesar Rp 2 juta.
Baca Juga: 4 Poin Perubahan di Revisi UU Desa: Masa Jabatan, Gaji dan Tunjangan Untungkan Kades?
Kenaikan gaji perangkat desa ini pun masih perlu dikaji agar tidak ada ketimpangan antara gaji PNS di daerah lain selain desa. Namun, kemungkinan kenaikan gaji ini pun akan segera diungkap oleh DPR sebelum RUU disahkan.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
4 Poin Perubahan di Revisi UU Desa: Masa Jabatan, Gaji dan Tunjangan Untungkan Kades?
-
Banyak Kades Kelilit Utang dan Diceraikan, Pro Kontra DPR Usul Naikkan Gaji Kepala Desa
-
Oknum Kades di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi, Diduga Tiduri Istri Anggota Satpol PP
-
Soal Tebusan Rp 5 M Demi Bebaskan Pilot Susi Air, Komisi I: Boleh Negosiasi Tapi Jangan Jatuhkan Harga Diri Bangsa
-
Politisi PKS Usul Gaji dan Tunjangan Kepala Desa Naik
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem