Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, resmi menghadiri panggilan DPP PDIP bidang Kehormatan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023) .
Ia datang untuk penuhi panggilan klarifikasi soal pernyataannya yang menyebut jika Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, Effendi tiba di Kantor DPP PDIP pada pukul 12.53 WIB. Dengan menggunakan mobil Toyota Alphard dengan pelat B 1316 RFN.
Ia datang tanpa menyapa awak media dan langsung bergegas masuk ke dalam gedung Kantor DPP PDIP.
Tampak ia datang dengan menggunakan pakaian kemeja rapi berwarna hitam.
Belum diketahui, Effendi akan dimintai klarifikasi berapa lama. Proses tersebut dilakukan secara tertutup.
Hari ini, Effendi Simbolon dijadwalkan akan dipanggil ke Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan, Effendi bakal penuhi panggilan tersebut untuk diklarifikasi soal pernyataanya yang menyebut jika Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggapnya cocok untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
"Iya panggilan, pastinya dia (Effendi) hadirlah," kata Komarudin kepada wartawan, Senin (10/7).
Baca Juga: Klaim Terbuka Jika Para Ketum Parpol Mau Bertemu Megawati, PDIP: Apalagi Prabowo, Welcome Banget
Komarudin menyampaikan, jika Effendi itu tidak bisa menyampaikan pernyataan pribadi dalam konteks calon presiden.
"Iya Pak Effendi itu tidak bisa menyampaikan pernyataan pribadi dalam konteks calon presiden, kan begitu. Bagaimana membedakan pribadi dalam konteks itu," tuturnya.
Ia menegaskan, setiap orang yang memilki kartu tanda anggota (KTA) partai maka harus mau diatur oleh aturan partai.
"Jadi ya sekarang kan gini, setiap orang yang ber-KTA PDI Perjuangan, anggota partai ataupun pengurus, semua kebebasan individu diatur oleh aturan organisasi. Jadi kalau mau jadi orang partai ya harus diatur oleh aturan partai. Kalau mau jadi orang bebas silakan jangan berpartai," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, dalam konteks itu lah pihaknya memanggil Effendi untuk dimintai keterangannya terkait ucapannya tersebut.
"Kalau mau jadi orang bebas silakan jangan berpartai. Dalam konteks itu memanggil Effendi untuk mengklarifikasi pernyataannya dan dia tidak bisa menggunakan kalimat bersayap, sebagai pribadi itu tidak bisa di partai," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Klaim Terbuka Jika Para Ketum Parpol Mau Bertemu Megawati, PDIP: Apalagi Prabowo, Welcome Banget
-
Bukan Hanya Cak Imin, Prabowo Juga Lagi Atur Waktu untuk Bertemu Megawati
-
Prabowo Janji Akan Teruskan Pemerintahan Jokowi, Loyalis Beri Tantangan Begini: Kalau Berani Saya Akan Dukung
-
Angin Segar Buat Cak Imin, Pulang Haji Berpeluang Besar Jadi Cawapres Prabowo
-
Jadi Penentu Cawapres Prabowo Di Koalisi KIR, Cak Imin Mau Pilih Diri Sendiri Atau Orang Lain?
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik