Suara.com - Kepala Satpol PP DKI Arifin mengatakan pihaknya bakal mengamankan sarana dan prasarana di Jakarta selama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN berlangsung. Salah satunya adalah pengamanan jalan dari spanduk hingga bendera partai politik.
Arifin mengatakan, pengamanan jalur mencakupi semua gangguan ketentraman dan ketertiban umum, seperti adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Pedagang Kaki Lima.
"Amankan semua jalur yang akan dilalui dari gangguan Trantibum seperti PPKS, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya," ujar Arifin kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).
Karena itu, Arifin meminta pemberian izin terhadap pemasangan bendera, Spanduk maupun atribut dari parpol dapat ditunda terlebih dahulu. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
"Pemberian ijin terhadap pemasangan bendera atau atribut Partai Politik atau Ormas dan sejenisnya mulai dari 30 Juli – 4 Agustus 2023 agar ditunda terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti KPU dan Bawaslu," tutur Arifin.
Ia menyebut persiapan rencana pengaman tersebut telah sesuai dengan arahan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Satpol PP DKI diminta turut terlibat dalam pengamanan diberbagai jalur dan tempat yang akan dikunjungi.
Dalam hal pengamanan ini, ia juga bakal berkoordinasi secara intens dengan TNI dan Polri.
"Tampilkan performance Satpol PP yang rapi dan bagus sehingga mampu memberi kesan pengamanan yang sangat membanggakan," pungkas Arifin.
Baca Juga: Wali Kota Depok Buat Edaran Larangan Pemasangan Segala Atribut Parpol, Warganet: Insecure Ya?
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?