- Pemerintah Inggris resmi melarang pawai pro-Iran (Al Quds March) di London karena potensi intimidasi dan ekstremisme.
- Larangan ini diumumkan Menteri Dalam Negeri menyusul desakan dari lebih seratus anggota parlemen dan oposisi.
- Polisi Metropolitan menyatakan ini pelarangan pawai pertama sejak 2012 akibat risiko gangguan publik dan ketegangan Timur Tengah.
Suara.com - Pemerintah Inggris secara resmi melarang pawai pro-Iran yang rencananya digelar di London akhir pekan ini.
Larangan ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, Shabana Mahmood, setelah tekanan dari lebih 100 anggota parlemen dan pihak oposisi yang menilai aksi tersebut berpotensi memicu intimidasi dan ekstremisme.
“Keputusan ini diperlukan untuk mencegah gangguan serius terhadap publik, mengingat skala protes dan banyaknya kontra-protes, serta situasi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah,” kata Mahmood dalam pernyataan resminya seperti dikutip dari Dailymail.
Pawai yang dikenal dengan nama Al Quds March ini diselenggarakan oleh Islamic Human Rights Commission (IHRC), organisasi yang mendukung pemerintah Iran.
Menurut Asisten Komisaris Kepolisian Metropolitan London, Ade Adelekan, pawai ini bisa menimbulkan risiko tinggi karena jumlah peserta yang besar dan ketegangan antara berbagai kelompok.
“Ini pertama kalinya kami menggunakan kewenangan untuk melarang pawai sejak 2012. Keputusan ini tidak diambil dengan ringan,” ujar Adelekan.
Sebelumnya, beberapa pejabat Inggris, termasuk Menteri Pengadilan Sarah Sackman dan Menteri Urusan Dalam Negeri bayangan Alicia Kearns, menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas.
Mereka menilai pawai tersebut tidak pantas dan akan mengirim pesan yang membahayakan bagi masyarakat serta pasukan Inggris.
Pihak IHRC sebelumnya memuji mendiang Ayatollah Ali Khamenei, sebagai martir dan role model langka, serta mengibarkan bendera kelompok bersenjata yang didukung Iran, termasuk Hezbollah.
Baca Juga: Dicap Pengkhianat, 5 Pemain Timnas Putri Iran Dapat Visa Australia
Tahun-tahun sebelumnya, peserta pawai pernah menyerukan agar Israel dihapus dari peta dunia dan mengadakan aksi pada bulan Ramadan.
Meskipun pawai dilarang, Kepolisian Metropolitan menegaskan pihaknya akan tetap mengawasi kemungkinan aksi diam atau statis di sekitar kantor Menteri Dalam Negeri, dengan penerapan aturan ketat bagi siapa pun yang menyebarkan kebencian.
Sejumlah anggota parlemen lintas partai menyatakan, membiarkan pawai berlangsung akan memberikan legitimasi pada agenda Iran dan mengirimkan pesan yang sangat mengkhawatirkan secara domestik maupun internasional.
Kontributor: M.Faqih
Berita Terkait
-
Ketegangan Memuncak, Militer AS Hancurkan 16 Kapal Penebar Ranjau Iran di Selat Hormuz
-
Iran Jadikan Umat Islam Timteng Intel Pembocor Markas AS dan Israel Biar Bisa Dibom
-
Dikabarkan Melarikan Diri, Benarkah Netanyahu Kabur ke Berlin dan Sembunyi di Bungker Jerman?
-
Borok Israel Terungkap, Rezim Zionis Diduga Tutup-tutupi Kehancuran dan Korban Jiwa Serangan Iran
-
Eks Jenderal AS Ungkap Bahaya Nyata Ranjau Iran bagi Kapal Tanker di Selat Hormuz
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Dilema Driver Ojol Pilih Mesin Motor Awet atau Kantong Jebol karena Harga Pertamax Naik
-
Percepat Normalisasi Sungai, Satgas PRR Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
-
Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pendidikan Kunci Tingkatkan Kualitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045
-
Ekonom Sentil Negara Sibuk Biayai Program Besar, Daya Beli Rakyat Dibiarkan Ambruk
-
Hakim Militer Perintahkan Video dan Tumbler Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dimusnahkan
-
Butuh Rp667 T Tapi Hanya Dipatok Rp139 T, Menhan Usulkan Tambahan Anggaran Rp195 T ke DPR untuk 2027
-
Prabowo Ungkap Target Besar Kesehatan Nasional, 350 Rumah Sakit Akan Dimodernisasi
-
Konservasi atau Pertumbuhan Ekonomi? Penelitian Ungkap Kita Tak Harus PIlih Salah Satu
-
Ketum TP PKK Ajak Para Pengurus & Kader PKK Pahami Pentingnya Literasi Keuangan di Tingkat Keluarga