Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Ace Hasan Syadzily memastikan tidak ada satu pun pengurus DPD atau struktural yang mengusulkan adanya musyawarah nasional luar biasa alias munaslub, seperti klaim sebelumnya oleh sejumlah eksponen Partai Golkar.
Sebelumnya, sejumlah eksponen Partai Golkar mendorong pelaksanaan munaslub untuk mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Ya kita pemilik suara masih solid, tidak satupun pengurus DPD baik dari struktural yang mengusulkan adanya munaslub," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarata, Kamis (13/6/2023).
Ace menegaskan, seluruh DPD sebagai pemilik suara solid mendukung Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga
"Enggak ada satu pun di antara 38 provinsi. Kemarin di dalam Rakernas, 38 DPD provinsi semua memberikan dukungan penuh atas kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto," katanya.
Selain itu, Ace mengatakan sudah saatnya sekarang ini tidak ada lagi gonjang-ganjing di tubuh Partai Golkar. Ia menegaskan, seharusnya semua unsur di internal Partai Golkar solid, terlebih dalam menyongsong Pemilu 2024.
"Dan Pak Airlangga di dalam Rakernas kemarin sudah diberikan mandat untuk melakukan koalisi dan melakukan komunikasi politik dengan berbagai kekuatan politik yang ada di dalam rangka memastikan beliau dapat maju sebagai capres maupun calon wakil presiden," katanya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam pertemuan para Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendorong pelaksanaan munaslub untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar.
Dorongan itu didasarkan dari penilaian mereka terhadap kepengurusan Airlangga hingga arah politik Golkar yang belum jelas. Mengingat Golkar hingga kini masih ngotot mencalonkan Airlangga sebagai capres, tetapi di satu sisi elektabikitas Airlangga hanya satu persen.
Secara logika, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menilai hal tersebut sulit, terlebih untuk memenangkan kontestasi. Pasalnya untuk menjadi pemenang Pilpres butuh perolehan suara 50 plus 1.
Sementara itu terkait arah koalisi, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga turut menyoroti. Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, Lawrence TP Siburian yang menjadi perwakilan pemrakarsa menilai kekinian hanya tinggal PAN yang masih memungkinkan untuk berkoalisi dan membentuk poros baru dengan Golkar. Tetapi ia tidak yakin poros baru itu akan bisa membawa kemenangan bagi Golkar.
"PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen kalau digabung 21 persen. Tapi kalau ini begabung maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
Atas salah satu pertimbangan tersebut, mereka lantas mendorong dan meminta adanya Munaslub dengan dimulai dari pelaksaan rapat pimpinan nasional atau rapimnas lebih dahulu.
"Oleh karena itu lah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Lawrence.
Lawrence mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan para ketua DPD Partai Golkar dari tingkat I hingga tingkat II terkait rencana penggantian Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang