Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sukses menggaet atensi publik usai menggelar pidato politik di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Pidato yang berjudul '14 Agenda Perubahan dan Perbaikan' tersebut tampak banyak mengkritisi kinerja pemerintah sekarang yakni era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
AHY juga tak lupa menyinggung beberapa program masa eks Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY.
Berikut 5 poin utama yang disinggung oleh AHY dalam pidato politiknya itu.
Bahas rendahnya kesejahteraan rakyat
AHY tak menepis bahwa Indonesia banyak menunjukkan kemajuan dalam perekonomian.
Kendati demikian, putra sulung SBY tersebut turut menyinggung bahwa selama beberapa tahun terakhir, perkembangan kesejahteraan rakyat urung menunjukkan kondisi optimal.
AHY juga turut menyinggung bahwa perkembangan ekonomi urung sebaik yang telah dijanjikan, belum lagi ditambah dengan pandemi Covid-19 yang sempat merubah tatanan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Bahkan, sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19," ujar AHY dalam pidatonya.
Baca Juga: Publik Tolak Campur Tangan Jokowi, Harap Bersikap Netral di Pilpres 2024
Soroti modal asing yang menjamur
AHY juga turut menilai bahwa pemerintah kini semakin gencar menggaet modal asing.
Ia tak menampik bahwa investasi adalah salah satu kunci dalam pembangunan ekonomi, namun ia menegaskan urgensi keseimbangan antara modal dalam negeri dengan modal luar negeri.
AHY menilai bahwa pemerintah kini terlalu longgar dalam memberikan lahan investasi bagi pemodal asing. Sontak, ia berseru agar Indonesia bisa kembali menjadi tuan rumah di tanah sendiri.
"Pelibatan investor asing di usaha energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, perkebunan dan lain-lain, dinilai terlalu longgar, sehingga dirasakan kurang adil bagi rakyat. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri," terang AHY.
Singgung tentang utang
Berita Terkait
-
Singgung Soal Dukungan di Pilpres 2024, Jokowi: Saya Ngga Mau Dibawa ke Sana Sini
-
Ternyata Aksi Bersih-bersih BUMN Erick Thohir Permintaan dari Jokowi
-
Erick Thohir Jamin 88 Proyek yang Dikerjakan BUMN Rampung Pada Akhir Pemerintahan Jokowi
-
Publik Tolak Campur Tangan Jokowi, Harap Bersikap Netral di Pilpres 2024
-
Usulkan Mahfud MD Jadi Bacawapres, Projo NTB Dukung dan Siap Menangkan Prabowo di Pilpres 2024
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu