Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Presiden Joko Widodo melantik jajarannya di kabinet hari ini, Senin (17/7/2023), sudah disampaikan ke sejumlah pihak sebelumnya.
Ia menyebut, sejumlah pihak tersebut meliputi Sekretaris Kabinet hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sebelumnya didiskusikan melalui pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan Presiden di mana pada pagi hari ini melantik menteri, wakil menteri dan juga beberapa dari Wantimpres," ujarnya di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Sementara, untuk partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo disebutnya merupakan urusan yang berbeda, lantaran tak berkait dengan Pemilu 2024.
"Persoalan terkait dengan Pemilu merupakan hal yang terpisah. Terlebih Pilpres dan rakyat indonesia ini sudah sangat cerdas karena kedaulatan di tangan rakyat," ucapnya.
Meski dikomunikasikan ke beberapa pihak, Hasto menyatakan, pemilihan jajaran kabinetnya merupakan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi.
Namun, ia meyakini pilihan presiden sudah berdasarkan pertimbangan yang matang demi menggerakkan roda pemerintahan.
"Semua tentu saja untuk mengefektifkan kerja dari kabinet Indonesia maju, agar legacy dari presiden Jokowi dapat ditambah dan kemudian betul-betul mewujudkan suatu landasan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia raya kita," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Budi Arie Setiadi dan Nezar Patria ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi dan Nezar dilantik bersama empat Wakil Menteri lainnya dan dua Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7).
Baca Juga: Profil Saiful Rahmat Dasuki, Eks Pimpinan GP Ansor Dilantik Jadi Wakil Menteri Agama yang Baru
Budi Arie dilantik untuk menjabat sebagai menkominfo di sisa masa jabatan hingga 2024. Hanya dalam 1,5 tahun kurang, pria yang juga menjabat sebagai wamendes tersebut diminta untuk menyelesaikan proyek BTS Kominfo.
"Ini kita (punya) waktu yang sangat pendek 1,5 tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
GKR Hemas Ajak Generasi Muda Bangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA
-
Penyakit Bawaan Ditemukan Saat Pemeriksaan, Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat di RS Polri
-
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Hasil Pemerasan WNA dalam Kasus Silmy Karim
-
Anak 5 Tahun Bongkar Dugaan Pembunuhan Ibunya di Tambora
-
KPK Cecar Yaqut soal Barang Bukti Kasus Korupsi Haji yang Telah Dikumpulkan Penyidik