Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Presiden Joko Widodo melantik jajarannya di kabinet hari ini, Senin (17/7/2023), sudah disampaikan ke sejumlah pihak sebelumnya.
Ia menyebut, sejumlah pihak tersebut meliputi Sekretaris Kabinet hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sebelumnya didiskusikan melalui pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan Presiden di mana pada pagi hari ini melantik menteri, wakil menteri dan juga beberapa dari Wantimpres," ujarnya di Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Sementara, untuk partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo disebutnya merupakan urusan yang berbeda, lantaran tak berkait dengan Pemilu 2024.
"Persoalan terkait dengan Pemilu merupakan hal yang terpisah. Terlebih Pilpres dan rakyat indonesia ini sudah sangat cerdas karena kedaulatan di tangan rakyat," ucapnya.
Meski dikomunikasikan ke beberapa pihak, Hasto menyatakan, pemilihan jajaran kabinetnya merupakan sepenuhnya hak prerogatif Jokowi.
Namun, ia meyakini pilihan presiden sudah berdasarkan pertimbangan yang matang demi menggerakkan roda pemerintahan.
"Semua tentu saja untuk mengefektifkan kerja dari kabinet Indonesia maju, agar legacy dari presiden Jokowi dapat ditambah dan kemudian betul-betul mewujudkan suatu landasan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia raya kita," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Budi Arie Setiadi dan Nezar Patria ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi dan Nezar dilantik bersama empat Wakil Menteri lainnya dan dua Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7).
Baca Juga: Profil Saiful Rahmat Dasuki, Eks Pimpinan GP Ansor Dilantik Jadi Wakil Menteri Agama yang Baru
Budi Arie dilantik untuk menjabat sebagai menkominfo di sisa masa jabatan hingga 2024. Hanya dalam 1,5 tahun kurang, pria yang juga menjabat sebagai wamendes tersebut diminta untuk menyelesaikan proyek BTS Kominfo.
"Ini kita (punya) waktu yang sangat pendek 1,5 tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Jelang Nataru, Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius
-
Borok Ayu Puspita Terbongkar! Uang Calon Pengantin Dipakai Liburan Keluar Negeri dan Bayar Cicilan
-
Tinjau Langsung Pengungsi di Langkat, Janji Prabowo: Kami Tak Akan Tinggalkan Kalian Sendiri
-
Aksi Balas Dendam Matel di Kalibata Picu Kerugian Rp1,2 Miliar, Polisi Rencanakan Upaya Revitalisasi
-
Korban WO Ayu Puspita Tembus 207 Orang, Polisi: Kerugian Sementara Capai Rp11,5 Miliar!
-
Timnas U-22 Gagal Total di SEA Games 2025, Komisi X DPR Minta PSSI Lakukan Evaluasi
-
Terkuak! Sebelum Tewas Dikroyok, 2 Matel di Kalibata Sempat Cabut Paksa Kunci Motor Anggota Polisi
-
Kios hingga Kendaraan Dibakar usai Pengeroyokan Matel di Kalibata, Pramono: Saya Tidak Mau Terulang!
-
Terima Laporan Krisis Air Bersih di Langkat, Prabowo: Kita akan Membantu Semua Warga
-
Perwira Polri Ingatkan Debt Collector Tak Boleh Tarik Paksa Tanpa Putusan Pengadilan!