Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demorkat Kamhar Lakumani menilai Ketua Umum Partai Demokrat memenuhi syarat dari kriteria nol untuk menjadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan.
Ia berujar, seperti yang dikatakan Anies. kriteria nol dimaksud adalah tidak memiliki beban masa lalu atau tidak bermasalah dan memiliki keberanian ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan.
"Bukan sekedar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).
Kamhar mengatakan figur besrih dan berani memang sangat diperlukan dalam menjalankan mandat rakyat jika memangkan Pilpres mendatang.
Ia berujar sebagaimana disampaikan Anies bahwa pada agenda perubahan dan perbaikan terkandung empat substansi yang mesti dijalankan, yaitu menentukan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang, apa hal yang mesti dikoreksi dari kebijakan sekarang, apa yang harus dihentikan dari kebijakan sekarang, dan apa hal baru yang mesti dibuat sama-sama.
"Untuk efektifikas dan optimalisi menjalankan ini, butuh orang yang tak memiliki beban masa lalu dan keberanian. Mas Ketum AHY sangat memadai dan memenuhi kriteria ini," kata Kamhar.
PKS Pasang Aher
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memandang AHY memang salah satu figur yang dapat memenuhi kriteria nol. Tetapi di luar AHY, Mardani menyebut mama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan atau Aher yang juga dinilai memenuhi syarat.
"Mas AHY dan Kang Aher masuk syarat," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).
Baca Juga: Demokrat Digoda Gerindra Supaya Dukung Prabowo, PKS Yakin Koalisi Perubahan Takkan Bubar Jalan
Mardani sebelumnya mengatakan bagus ada kriteria nol yang menjadi penentu bagi Anies menentukan bakal cawapres.
Kriteria nol itu, menurut Mardani tidak terlepas dari keinginan Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar menjadi lebih baik.
"Ingin menegakkan keadilan, ingin Indonesia maju. Karena itu capres dan cawapresnya mesti tidak dibebani masa lalu," kata Mardani.
Mardani memandang kriteria nol itu membuat pasangan capres dan cawapres terhindar dari kriminalisasi kasus hukum.
"Tidak ada peluang dikriminalisasi. Dan itu jadi dasar yang kuat untuk membangun Indonesia yang bersih dan berani memberantas korupsi," kata Mardani.
Sambut Baik Kriteria Nol Cawapres
Sebelumnya, PKS menyambut baik tambahan kriteria nol yang digunakan Anies Baswedan dalam menentukan sosok bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan.
Menurut Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf, tambahan satu kriteria dari lima kriteria yang sudah ada merupakan hal positif. Diketahui Anies sebelumnya menyampaikan menambah kriteria nol dalam mencari calon pendampingnya.
Kriteria nol dimaksud adalah mencari figur yang tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah.
"Kriteria tersebut bagus," kata Muzzammil kepada wartawa, Jumat.
Muzzamil berpandangan kriteria nol nantinya dapat memperkuat pasangan capres cawapres Koalisi Perubahan.
"Akan memperkokoh pasangan untuk dapat menarik simpati publik dalam menepis isu korupsi dan isu miring lainnya. Jadi tidak ada masalah dengan syarat tersebut," kata Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan ini.
Diketahui, selain kriteria nol, ada lima kriteria lain yang menjadi pertimbangan Anies dalam menentukan cawapres. Lima kriteria itu di antaranya bisa membantu pemenangan, membuat koalisi semakin solid, membantu dalam proses pemerintahan jika menang, punya visi yang sama, dan bisa menjadi dwitunggal.
Tag
Berita Terkait
-
Demokrat Digoda Gerindra Supaya Dukung Prabowo, PKS Yakin Koalisi Perubahan Takkan Bubar Jalan
-
PKS Sebut Tidak Ada Peluang Dikriminalisasi kalau Cawapres Anies Penuhi Kriteria Nol
-
Anies Mau Cawapres Kriteria Nol, Demokrat: yang Penting Bisa Menang Pilpres 2024
-
Anies Ngaku Butuh Sosok Cawapres Kriteria Nol yang Bebas Kasus Hukum ke Tiga Ketum Koalisi Perubahan
-
Tim 8 Koalisi Perubahan: Sudah Lama Anies Pandang Penting Kriteria Nol untuk Tentukan Cawapres
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu