Suara.com - Partai Demokrat menyerahkan penentuan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan kepada Anies Baswedan.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menanggapi siapa sosok yang sekiranya memenuhi kriteria nol sebagai pendamping Anies.
"Kita tunggu saja keputusan dan pengumuman dari Mas Anies," kata Teuku dihubungi, Jumat (21/7/2023).
Teuku menegaskan bahwa yang terpenting bagi Demokrat, bakal cawapres nantinya dapat membawa kemenangan bagi Anies dan Koalisi Perubahan.
"Yang penting bagi Demokrat siapa pun yang dipilih dapat membawa Mas Anies berlayar, menang dan dilantik," kata Teuku.
Sebelumnya, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan ini mengatakan Anies sudah menyampaikan terkait kriteria nol dalam menentukan bakal calon wakil presiden.
"Benar, Bacapres Anies Rasyid Baswedan sudah menyampaikan kepada Tim 8," kata Teuku
Teuku berujar selain kepada Tim 8, Anies turut menyampaikan tentang kriteria nol kepada ketiga ketua umum partai di Koalisi Perubahan.
Teuku mengatakan Anies menyampaikan terkait kebutuhannya terhadap sosok pendamping yang memiliki rekam jejak yang bersih.
Baca Juga: Pendapat Ganjar vs Anies Soal Nasib Proyek IKN Nusantara, Siapa yang Paling Menarik?
"Dan (menyampaikan) Ketum Parpol Koalisi Perubahan bahwa beliau membutuhkan cawapres yang rekam jejaknya bebas dari potensi terkena kasus hukum," kata Teuku.
Juru Bicara Anies sekaligus Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said, membenarkan Anies Baswedan mempertimbangkan keiteria nol sebagai penentu pemilihan bakal calon wakil presiden.
Sudirman mengatakan kriteria nol bukan tambahan kriteria melainkan sebagai penguat pesan dari lima kriteria yang ada dalam penentuan bakal cawapres.
"Ya, itu benar. Sudah lama Pak Anies berpandangan demikian. Karena kita ingin memulai ikhtiar perbaikan, maka akan bagus kalau pepemimpinan nasional merupakan dwitunggal yang bebas dari risiko-risiko hukum," kata Sudirman dihubungi, Jumat (21/7/2023).
Sudirman mengatakan pihaknya berkeyakinan dan berharap nantinya pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik.
"Kami percaya (dan berdoa) semoga pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik. Dalam keadaan apapun, negara kita akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih, kredibel, tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini," tutur Sudirman.
"Karena itulah Pak Anies memperkuat kriteria calon pendampingnya dengan cara demikian," kata Sudirman.
Diketahui Anies sebelumnya menyampaikan menambah kriteria nol dalam mencari calon pendampingnya. Kriteria nol dimaksud adalah mencari figur yang tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah.
Selain kriteria nol, ada lima kriteria lain yang menjadi pertimbangan Anies dalam menentukan cawapres. Lima kriteria itu di antaranya bisa membantu pemenangan, membuat koalisi semakin solid, membantu dalam proses pemerintahan jika menang, punya visi yang sama, dan bisa menjadi dwitunggal.
Tag
Berita Terkait
-
Anies Ngaku Butuh Sosok Cawapres Kriteria Nol yang Bebas Kasus Hukum ke Tiga Ketum Koalisi Perubahan
-
Tim 8 Koalisi Perubahan: Sudah Lama Anies Pandang Penting Kriteria Nol untuk Tentukan Cawapres
-
Sambut Positif Kriteria Nol Cawapres Anies, PKS: Bisa Tepis Isu Korupsi dan Isu Miring Lainnya
-
Ini Saran Anies ke Pemerintah Agar Indonesia Tak Melulu Jadi Negara Berkembang
-
Di Balik Kemeja Garis Hitam Putih, Ganjar Isyaratkan Lebih 'Dekat' dengan Jokowi Ketimbang Prabowo
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?