Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan para ketua umum partai hingga calon presiden sering ngopi bareng. Hal ini diungkapkan Jokowi saat memberikan imbauan agar rakyat menghindari perpecahan karena berbeda pilihan pada Pemilu mendatang.
Jokowi mengatakan dalam demokrasi, berbeda pilihan merupakan hal wajar.
"Wajar beda pilihan itu. Oleh sebab itu jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan, nggih mboten (betul tidak)?" kata Jokowi dalam sambutannya di Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023).
Menurut Jokowi persatuan merupakan hal penting. Ia menyarankan walau berbeda pilihan, bersatu tetap harus dilakukan usai berkompetisi.
Ia mencontohkan, bagaimana para ketua umum partai hingga capres yang tetap ngopi bareng di tengah pilihan yang berbeda.
"Setelah berkompetisi, bersatu kembali. Lha wong yang di atas-atas saja, ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng, capres-capres itu ngopi bareng. Lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan? Kanggih nopo? (Buat apa?)" ujar Jokowi.
"Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia, ampun kesupen, nggih mboten? (jangan dilupakan, benar tidak?) Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar," sambung Jokowi.
Jokowi Minta Jangan Ada lagi Fitnah
Jokowi mengajak untuk mempersiapkak dan menjaga Pemilu 2024 agar proses hingga hasilnnya baik. Jokowi tidak ingin Pemilu mendatang diwarnai banyak pertengkaran hanya karena berbeda pilihan.
Baca Juga: Jokowi Minta Rakyat Jaga Pemilu 2024: Jangan Ada lagi Fitnah-fitnah, Apalagi atas Nama Agama
"Sudah sering kita dengar, Pemilu itu pesta dmokrasi, pemilu itu pesta demokrasi, yang namanya pesta harusnya rakyat itu bersenang, ya enggak? rakyat itu bergembira, ya enggak? tidak boleh ada ketakutan-ketakutan, tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran, apakah bapak ibu setuju?" kata Jokowi.
Jokowi menilai Pemilu semestinya dilaksakan sebagaimana istilahnya, yaitu pesta demokrasi. Melalui pesta demokrasi, rakyat tentu harus bersenang dan harus bergembira.
"Namanya pesta demokrasi. Oleh sebab itu, jangan ada lagi ujaran kebencian, ndak, jangan ada lagi berita bohong, banyak itu yang di Pemilu Pemilu sebelumnya, terutama di medsos di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan, sekali lagi, jangan lagi ada fitnah-fitnahan, utamanya juga di medsos," kata Jokowi.
"Saya kalau baca medos itu kadang-kadang geleng-geleng, kok ya kayak ngeten, sami-sami sederek, sami-sami sedulur, nggih mboten? (kayak gitu, sama-sama kerabat, sama-sama saudara, betul tidak?) Apalagi atas nama agama, ini tidak boleh terjadi, apakah bapak ibu setuju?" tanya Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara