Selidiki Kasus Pungli di Rutan, KPK Sampai Periksa 70 Orang!

Suara.com - Kasus dugaan pungutan liar atau pungli di rumah tahanan (Rutan) KPK masih terus diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyebut mereka setidaknya sudah memeriksa 70 orang.

"Saat ini kami telah melakukan penyelidikan dan telah memeriksa sekitar 70 orang, karena memang pungli ini dilakukan lebih dari satu orang," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/7/2023).

KPK masih membutuhkan waktu untuk mendalami kasus ini, mengingat perkaranya terjadi dalam kurun waktu 2019-2021.

Asep bilang, mereka tak ingin berhenti hanya pada temuan Dewan Pengawas KPK yang menyebut angka punglinya mencapai Rp 4 miliar.

"Kalau Dewas KPK itu memang kami melihatnya sebagai titik awal untuk masuk ke perkara ini. Karena kami menduga bahwa tidak hanya yang disampaikan atau yang ditemukan oleh Dewas KPK, kami menduga mungkin kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi," jelasnya.

Asep pun menyebut kasus pungutan liar di KPK akan menjadi momentum mereka untuk bersih-bersih

"Intinya KPK ingin melakukan kegiatan bersih-bersih ini secara total, tidak hanya sepihak. Ini adalah kesempatan bagi kami bagi KPK untuk menghilangkan praktik-prakti pungli tersebut," kata Asep.

Tarif Pungli di Rutan KPK

Baca Juga: Dibisiki Ketua KPK, Menko Luhut Sudah Tahu Siapa Pelaku Ekspor Nikel Ilegal ke China

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya bilang nilai pungli di internal lembaganya bervariasi, jutaan hingga puluhan jutaan.

"Beda-beda. Ada bulanan. Sekitar Rp 2 juta hingga puluhan juta perbulannya," kata Ghufron pada acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

Agar uang yang diserahkan tidak terdeteksi, para terduga pelaku tak secara langsung menerimanya.

"Jadi mereka nyetor melalui rekening di luar instansi KPK. Bahkan dari itu, keluar lagi, baru masuk ke KPK. Jadi layernya ada tiga," ungkap Ghufron.

Uang itu dibayarkan, untuk mendapatkan sejumlah fasilitas tambahan penghuni rutan, di antaranya bisa memiliki handphone hingga akses makan-minum.

"Mendapatkan makanan-minuman tambahan dari keluarga, akses untuk mendapatkan keringanan. Jadi biasanya, yang membayar itu tidak diperintahkan untuk melakukan kerja-kerja, misalnya membersihkan kloset dan lain sebagainya, gitu," kata Ghufron.

"Itu yang masih terinformasikan. Lebih lanjut, ataukah mungkin lebih dari itu? Kami masih selidiki," sambungn