Namun demikian, Luhut tidak terlalu mengurusi perihal dunia politik nasional. Dirinya meminta semua pihak untuk menunggu perihal penunjukkannya sebagai calon ketua umum partai politik.
"Lihat saja lah. Saya tuh nggak terlalu urusin itu kok," ujar Luhut di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (24/7/2023).
Sebelumnya, Elite Golkar yang tergabung dalam Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno Minggu (9/7/2023) lalu. Hasilnya, ada tiga rekomendasi yang harus dijalankan Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar.
Rekomendasi pertama yakni meminta Airlangga membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada. Poros baru dinilai akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar.
Rekomendasi kedua adalah sejalan dengan rekomendasi pertama, maka Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar. Airlangga juga sekaligus menentukan pasangan calon wakil presidennya sesegera mungkin dengan batas waktu paling lambat sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
Rekomendasi ketiga yakni Airlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan "Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia". Langkah itu dilakukan tentu saja demi memenangkan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.
Selain itu, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menerima rekomendasi dari eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Menurut Ridwan ada sejumlah tokoh potensial yang bisa menggantikan posisi Airlangga, apabila Munaslub terwujud.
Ia lantas menyebutkan sejumlah figur, mulai dari tokoh Golkar yang kini menjabat di pemerintahan, semisal Menko Maritim dan Invesitasi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Pengawalnya Diduga Ancam Tembak Wartawan, Sebesar Apa Kuasa Airlangga Hartarto?
"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat. Kalau Airlangga dibilang tadi menko ya kalau menko itu kan sekarang dia bantu apa itu, marinves, investasi," kata Ridwan.
Berita Terkait
-
Bahlil Siap Maju jadi Penerus Airlangga, Wasekjen Golkar: Masa Bukan Kader Ngaku Siap jadi Ketum, Malu Dong!
-
Pengawal Airlangga Diduga Ancam Tembak Jurnalis, Kejagung: Kalau Petugas Kami Dilatih Sopan Santun
-
Kronologi Pengawal Airlangga Hartarto Ancam Tembak Wartawan, Lalu Dibantah Kemenko Perekonomian
-
Kekayaan dan Bisnis Airlangga Hartarto Usai Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi CPO
-
Pengawalnya Diduga Ancam Tembak Wartawan, Sebesar Apa Kuasa Airlangga Hartarto?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya