Suara.com - Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengakui memang masih ada 15 Kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Salah satu alasannya, karena Pemprov kesulitan mencari lahan untuk pembangunan Puskesmas.
Ani mengatakan, pihaknya memang berencana untuk membangun Puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya. Kendati demikian, perencanaannya masih belum rampung lantaran ketidaksesuaian lahan.
"Banyak kendalanya. Mungkin ada kesulitan lahan, mungkin juga memang diidentifikasi, lahannya terlalu kecil," ujar Ani kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Ani menjelaskan, sebeneranya berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Puskesmas diwajibkan ada di tingkat kecamatan. Namun, Pemprov DKI menambah targetnya jadi di tiap kelurahan.
"Memang kemudian dibuat supaya ada di tingkat kelurahan karena mengingat kepadatan penduduk DKI cukup tinggi," ucapnya.
Karena itu, pihaknya juga sudah memasukan rencana stratefis (renstra) pembangunan Puskesmas di 15 kelurahan secara bertahap. Diperkirakan pengerjaannya secara keseluruhan rampung pada tahun 2026 mendatang.
"Tahapannya dibagi-bagi, karenakan ketika eksekusi di tempat mana yang akan dilakukan pembangunan, tentu kembali pada mana yang paling membutuhkan," pungkasnya.
Jadi Sorotan PDIP
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyayangkan layanan Puskesmas masih sulit dijangkau warga Jakarta. Bahkan, masih terdapat 15 kelurahan di Ibu Kota yang belum memiliki Puskesmas.
Keluhan ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Stephanie Octavia saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (24/7/2023). Ia bahkan menyesalkan lantaran sejak 2022 Pemprov DKI tak membangun satupun Puskesmas.
"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satupun Puskesmas di Ibukota. Padahal, masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas," ujar Stephanie.
Stephanie menyebut, kelurahan yang tak memiliki Puskesmas di antaranya adalah Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, dan Gondangdia.
"Kemudian Kelurahan Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan," kata Stephanie.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI-P juga mempertanyakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut.
"Hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Politisi Senior PDIP Pastikan Kemesraan Jokowi dan Prabowo Bukan Berarti Mendukung
-
Sejak 2022 Tak Pernah Bangun Puskesmas, PDIP Sebut 15 Kelurahan di Jakarta Tak Punya Layanan Kesehatan Tingkat Pertama
-
Nama-Nama yang Terdepak dari Daftar Cawapres Ganjar, Tokoh Profesional Dicoret
-
Perwakilan Pemprov DKI Jakarta Diskusi di Kantor Suara.com
-
Erick Thohir Masuk Lima Besar Cawapres Ganjar, PAN Klaim Hasil Kerja Keras Mendongkrak dan Jualan Mereka
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam