Suara.com - Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengakui memang masih ada 15 Kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Salah satu alasannya, karena Pemprov kesulitan mencari lahan untuk pembangunan Puskesmas.
Ani mengatakan, pihaknya memang berencana untuk membangun Puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya. Kendati demikian, perencanaannya masih belum rampung lantaran ketidaksesuaian lahan.
"Banyak kendalanya. Mungkin ada kesulitan lahan, mungkin juga memang diidentifikasi, lahannya terlalu kecil," ujar Ani kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Ani menjelaskan, sebeneranya berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Puskesmas diwajibkan ada di tingkat kecamatan. Namun, Pemprov DKI menambah targetnya jadi di tiap kelurahan.
"Memang kemudian dibuat supaya ada di tingkat kelurahan karena mengingat kepadatan penduduk DKI cukup tinggi," ucapnya.
Karena itu, pihaknya juga sudah memasukan rencana stratefis (renstra) pembangunan Puskesmas di 15 kelurahan secara bertahap. Diperkirakan pengerjaannya secara keseluruhan rampung pada tahun 2026 mendatang.
"Tahapannya dibagi-bagi, karenakan ketika eksekusi di tempat mana yang akan dilakukan pembangunan, tentu kembali pada mana yang paling membutuhkan," pungkasnya.
Jadi Sorotan PDIP
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyayangkan layanan Puskesmas masih sulit dijangkau warga Jakarta. Bahkan, masih terdapat 15 kelurahan di Ibu Kota yang belum memiliki Puskesmas.
Keluhan ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Stephanie Octavia saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (24/7/2023). Ia bahkan menyesalkan lantaran sejak 2022 Pemprov DKI tak membangun satupun Puskesmas.
"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satupun Puskesmas di Ibukota. Padahal, masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas," ujar Stephanie.
Stephanie menyebut, kelurahan yang tak memiliki Puskesmas di antaranya adalah Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, dan Gondangdia.
"Kemudian Kelurahan Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan," kata Stephanie.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI-P juga mempertanyakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut.
"Hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Politisi Senior PDIP Pastikan Kemesraan Jokowi dan Prabowo Bukan Berarti Mendukung
-
Sejak 2022 Tak Pernah Bangun Puskesmas, PDIP Sebut 15 Kelurahan di Jakarta Tak Punya Layanan Kesehatan Tingkat Pertama
-
Nama-Nama yang Terdepak dari Daftar Cawapres Ganjar, Tokoh Profesional Dicoret
-
Perwakilan Pemprov DKI Jakarta Diskusi di Kantor Suara.com
-
Erick Thohir Masuk Lima Besar Cawapres Ganjar, PAN Klaim Hasil Kerja Keras Mendongkrak dan Jualan Mereka
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
Terkini
-
Siswa Disabilitas SMAN 81 Jakarta Bobol Sistem Pertahanan Militer, Kini Dilirik Intelkam Polri
-
Rumor Pergantian Menkeu Menguat Usai Chatib Basri Bertemu Prabowo, Ini Kata Dasco
-
Jaksa Bongkar Niat Jahat Nadiem Makarim: Tak Hanya Rencana, Tapi Dieksekusi Sistematis
-
Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel
-
Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!