Suara.com - Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengakui memang masih ada 15 Kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Salah satu alasannya, karena Pemprov kesulitan mencari lahan untuk pembangunan Puskesmas.
Ani mengatakan, pihaknya memang berencana untuk membangun Puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya. Kendati demikian, perencanaannya masih belum rampung lantaran ketidaksesuaian lahan.
"Banyak kendalanya. Mungkin ada kesulitan lahan, mungkin juga memang diidentifikasi, lahannya terlalu kecil," ujar Ani kepada wartawan, Selasa (25/7/2023).
Ani menjelaskan, sebeneranya berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Puskesmas diwajibkan ada di tingkat kecamatan. Namun, Pemprov DKI menambah targetnya jadi di tiap kelurahan.
"Memang kemudian dibuat supaya ada di tingkat kelurahan karena mengingat kepadatan penduduk DKI cukup tinggi," ucapnya.
Karena itu, pihaknya juga sudah memasukan rencana stratefis (renstra) pembangunan Puskesmas di 15 kelurahan secara bertahap. Diperkirakan pengerjaannya secara keseluruhan rampung pada tahun 2026 mendatang.
"Tahapannya dibagi-bagi, karenakan ketika eksekusi di tempat mana yang akan dilakukan pembangunan, tentu kembali pada mana yang paling membutuhkan," pungkasnya.
Jadi Sorotan PDIP
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyayangkan layanan Puskesmas masih sulit dijangkau warga Jakarta. Bahkan, masih terdapat 15 kelurahan di Ibu Kota yang belum memiliki Puskesmas.
Keluhan ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Stephanie Octavia saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (24/7/2023). Ia bahkan menyesalkan lantaran sejak 2022 Pemprov DKI tak membangun satupun Puskesmas.
"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satupun Puskesmas di Ibukota. Padahal, masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas," ujar Stephanie.
Stephanie menyebut, kelurahan yang tak memiliki Puskesmas di antaranya adalah Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Tangki, Gambir, Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, dan Gondangdia.
"Kemudian Kelurahan Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan," kata Stephanie.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI-P juga mempertanyakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut.
"Hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Politisi Senior PDIP Pastikan Kemesraan Jokowi dan Prabowo Bukan Berarti Mendukung
-
Sejak 2022 Tak Pernah Bangun Puskesmas, PDIP Sebut 15 Kelurahan di Jakarta Tak Punya Layanan Kesehatan Tingkat Pertama
-
Nama-Nama yang Terdepak dari Daftar Cawapres Ganjar, Tokoh Profesional Dicoret
-
Perwakilan Pemprov DKI Jakarta Diskusi di Kantor Suara.com
-
Erick Thohir Masuk Lima Besar Cawapres Ganjar, PAN Klaim Hasil Kerja Keras Mendongkrak dan Jualan Mereka
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist
-
Benjamin Netanyahu Sakit Kanker dan Tumor Jenis Apa? Pantes Jarang Tampil, Sering Pakai Video AI
-
Donor Darah Bareng Bank Jakarta dan PMI, Stok Darah DKI Didorong Tetap Aman
-
KPK Percepat Kasus Korupsi Haji, 2 Tersangka Swasta Segera Diperiksa
-
Respons PBB Usai Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Gugur di Lebanon, Desak Israel Hentikan Serangan
-
UU PPRT Resmi Disahkan, Migrant Watch Peringatkan Risiko Eksploitasi Jika Tanpa Upah Minimum
-
7 RW di Kemayoran Ogah Ikut Musrenbang, Rano Karno Ungkap Biang Masalah 35 Tahun
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional
-
Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali