Suara.com - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya menyayangkan pencabutan sepihak atas perizinan acara yang digelar PKS bersama Anies Baswesan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.
Kamhar menduga pencabutan izin tersebut beraroma politis lantaran sebelumnya PKS sudah mendapatkan izin, tetapi kemudian dicabut.
"Patut diduga ini sifatnya politis yang mesti ditelusuri lebih lanjut pihak-pihak dan kepentingan politik di balik ini," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (31/7/2023).
Kamhar mengatakan jika dugaan tersebut benar adanya, maka ia menyarakankan perlu mengambil tindakan tegas. Pasalnya sikap demikian, menurut Kamhar merupakan tindakam tidak patut dan mencederai demokrasi.
Demokrat sendiri, dikatakan Kamhar menghormati sepenuhnya rencana PKS yang akan menempuh jalur hukum terkait pencabutan sepihak atas perizinan tersebut.
"Menjadi wajar dan bisa dimaklumi pula jika kemudian melalui fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi mempertanyakan kebijakan Pemda yang diambil secara sepihak ini," kata Kamhar.
Izin Kegiatan Dicabut Pemkot Bekasi
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tri Adhianto mencabut izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga untuk acara Senam Bareng Rakyat yang akan dihadiri oleh Anies Baswedan pada Sabtu, 29 Juli 2023.
Dewan Pengurus Daerah (PDP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi kecewa atas keputusan dari Plt Walkot Bekasi tersebut.
Baca Juga: Respons Hasil Lembaga Survei Australia, Demokrat Pede Anies Jadi Presiden di 2024
Heri pun menjelaskan kronologi di balik pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi untuk acara senam.
Awalnya, PKS mengajukan izin untuk menggelar kegiatan senam bersama di Stadion Patriot Candrabhaga pada Sabtu (29/7/2023).
Pihaknya melakukan survei bersama dengan Kadispora, mereka bahkan berkomitmen pada stadion tersebut untuk tidak menginjak rumput yang akan menjadi pertandingan.
Setelah berbagai negosiasi, izin kemudian diterbitkan pada Rabu (26/7/2023), PKS kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara tersebut. Namun, selang beberapa waktu, Pemkot Bekasi tiba-tiba membatalkan izin penggunaan stadion secara sepihak.
Heri juga menyesalkan pencabutan izin tersebut, hal itu karena mereka tidak diberi solusi atas pembatalan izin penggunaan Stadion Patriot. Heri menduga izin penggunaan stadion dicabut karena PKS mengkonfirmasi tentang kehadiran bakal calon presiden Anies Baswedan dalam kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, Heri menjelaskan meskipun izinnya dicabut, PKS tetap melaksanakan acara pada hari ini, tetapi bukan senam. PKS berinisiatif mengubah acara menjadi menari serempak atau flash mob di sepanjang trotoar Jalan Raya Inspeksi Kalimalang mengarah ke Jalan Ahmad Yani. Acara tersebut dihadiri oleh Anies Baswedan dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Berita Terkait
-
Respons Hasil Lembaga Survei Australia, Demokrat Pede Anies Jadi Presiden di 2024
-
Lembaga Survei Australia: Elektabilitas Ganjar Kalahkan Prabowo dan Anies
-
Dibanding Ahok dan Djarot, Anies Klaim Gubernur DKI Paling Mirip Jokowi dalam Memimpin Jakarta
-
Anies Usul Skema Baru Pembangunan Jalan Tol: Lahan Warga Tak Dibeli Tapi Masuk Penyertaan Modal
-
Anies Baswedan dan Susi Pudjiastuti, Nostagia Mantan Menteri Jokowi yang Jabatannya Tak Berlanjut
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG