Suara.com - Wakil Ketua Umun Partai Golkar Melchias Markus Mekeng membantah partai berlambang beringin itu bakal bergabung bersama Partai Gerindra untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto.
Bantahan tersebut menanggapi dorongan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar terkait dukungan kepada Prabowo. Menurut Mekeng jika ada pernyataan itu bersifat pribadi.
"Nggak ada, itu kan pendapat pribadi bukan pendapat institusi. Jadi itu mungkin omongan-omongan di setelah munas kan ngopi bareng jadi itu bukan statement resmi," kata Mekeng kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).
Mekeng juga menegaskan, Golkar sudah memberikan mandat kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk membicarakan arah koalisi.
"Tentunya mereka harus mendengarkan hasil pembicara ketua umum dengan koalisi. Tidak mereka langsung membuat statemen begitu. Jadi belum ada itu statemen itu," ujar Mekeng.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan bakal ada partai politik besar yang segera bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024.
Partai besar yang dimaksud saat ini cenderung mengarah ke dua partai, yakni Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu sebagaimana indikasi yang disampaikan oleh Habiburokhman.
"Ada ya, bagus pokoknya ada partai-partai besar ya yang infonya, yang saya dengar akan segera bergabung dengan kami. Minta didoakan ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).
Ia kemudian membeberkan indikasi pertama partai yang akan bergabung, yakni partai yang baru saja menggelar konsolidasi dengan para pimpinan pengurus daerahnya di Bali. Diketahui Golkar baru saja mengumpulkan para pengurus daerahnya di Bali pada Minggu (30/7/2023).
Baca Juga: PKB Wanti-Wanti Prabowo Jangan Pilih Cawapres Pragmatis kalau Gak Mau Kalah Tiga Kali di Pilpres
"Kemarin ada partai yang lagi melakukan pertemuan di Bali ya infonya sebagian besar, sebagian besar atau semua pengurus tingkat provinsinya menyampaikan dukungannya ke Pak Prabowo. Kita jadi tinggal nunggu waktunya saja dan berdoa agar segera ada partai," tuturnya.
Kemudian Habiburokhman memberikan indikasi partai politik lainnya yang ada di parlemen, disebut juga cenderung akan bergabung mendukung Prabowo.
"Kalau dari pembicaraan kawan-kawan di sini partai apa namanya, parlemen juga sampai sekarang belum menentukan pilihan. Naga-naganya akan segera menentukan pilihan berlabuh ke koalisi Pak Prabowo," ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya terus berikhtiar untuk menambah kekuatan untuk menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
"Tentu ada juga yang dari luar parlemen, sehingga kita berikhtiar dan berharap koalisi ini akan semakin besar dan semakin kita mudah untuk menjalankan agenda-agenda perjuangan, melanjutkan keberhasilannya Pak Jokowi ini," katanya.
Saat ditegaskan apakah partai-partai besar yang dimaksud itu Golkar dan PAN, Habiburokhman hanya menjawab secara diplomatis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara