Heboh Modal Jadi Ketum Parpol Butuh Rp 600 M, Memang Berapa Gajinya?

Suara.com - Mantan Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) belum lama ini melontarkan pernyataan menarik soal modal jadi ketua umum partai.

Ketika memberikan paparan dalam seminar ‘Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI pada Senin (31/7/2023), Jusuf Kalla menyebut butuh modal ratusan miliar rupiah untuk mendapatkan posisi ketua umum partai politik.

JK lalu membocorkan kocek yang pernah ia keluarkan ketika hendak ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar saat itu.

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," katanya.

Jika ongkos untuk menjadi ketua umum partai politik sedemikian besar, lantas berapa gaji yang diterima oleh Ketum parpol? Simak ulasannya berikut ini.

Berapa gaji ketua umum Parpol?

Tidak ada angka yang pasti mengenai besaran gaji ketua umum partai politik, sebab masing-masing parpol memiliki skema anggaran tersendiri mengenai penggajian.

Namun dari informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, gaji ketua umum partai politik nominalnya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Tidak adanya nominal yang pasti mengenai besaran gaji ketum parpol disebabkan masing-masing parpol memiliki sumber dana yang berbeda-beda.

Baca Juga: JK Sebut Ongkos Politik Capai Rp600 Miliar, Ini Deretan Ketua Partai Terkaya di Indonesia

Salah satu sumber dana yang didapat parpol adalah iuran wajib dari para kadernya yang duduk di sejumlah posisi, seperti anggota DPR RI/DPRD ataupun di pemerintahan.

Tiap partai menetapkan nominal yang berbeda untuk iuran wajib tersebut. Dan berikut adalah diantaranya.

1.       Partai Demokrat

Partai Demokrat menetapkan iuran wajib Rp5 juta per bulan dari setiap kadernya yang terpilih menjadi anggota dewan.

Dengan begitum setiap anggota DPR/DPRD fraksi Partai Demokrat di seluruh Indonesia wajib menyetorkan iuran tersebut.

2.       Partai Amanat Nasional (PAN)