Suara.com - PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Transparency International Indonesia (TII), untuk penguatan integritas dan transparansi bisnis dalam menjalankan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di perusahaan PLN.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Legal and Human Capital Management PT PLN (Persero), Yusuf Didi Setiarto bersama Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, Rabu (2/8/2023).
Pendiri Transparency International Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas merasa bangga dapat berkolaborasi dengan PLN guna penguatan integritas dan transparansi perusahaan.
“Kami merasa terhormat dapat bekerja sama dan kami sangat mendukung PLN. Semuanya punya kepentingan bersama terhadap PLN, serta PLN yang baik tentu akan memberikan dampak baik bagi kita semua,” kata Erry.
Erry menambahkan di masa-masa uncertainty seperti saat ini, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menjaga penegakkan hukum tetap berada pada jalan yang proporsional.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama ini sejalan dengan upaya implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan sustainability perusahaan.
"Kita semua memahami bahwa bisnis yang dilaksanakan dengan GCG akan meningkatkan sustainability perusahaan. Oleh karena itu, kerja sama yang baik dengan TII kiranya dapat dilanjutkan yang melibatkan semua tim di PLN," kata Darmawan.
Pada kesempatan ini ruang lingkup nota kesepahaman yang ditandatangani meliputi meningkatkan wawasan, kapasitas dan pemahaman pegawai PLN terkait penguatan integritas dan transparansi bisnis, pendampingan oleh TII terkait pelaksanaan proses bisnis pengambilan keputusan dan aktivitas bisnis PLN, pendampingan penyusunan atau review kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan evaluasi penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
Darmawan menjelaskan pendampingan dari pihak eksternal, dalam hal ini TII pada pengimplementasian GCG akan menjadi bahan evaluasi bagi PLN untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Shopee Indonesia Dorong Mitra dan Pengguna Terlindungi Jaminan Sosial
"Saya mengapresiasi kerja sama ini. Pendampingan yang akan dilakukan TII akan menjadi bahan evaluasi PLN untuk menjadi lebih baik," ujar Darmawan.
Berita Terkait
-
PLN Group Tandatangani Nota Kesepahaman dengan 6 Startup Pilihan untuk Kembangkan Bisnis di Luar Kelistrikan
-
Proyek Mangkrak Terminal LNG Teluk Lamong Milik PGN Terendus BPK
-
Masyarakat Bisa Tambah Daya Listrik PLN Cuma Rp 170 Ribu, Begini Ketentuannya
-
Promo Nyalakan Kemerdekaan, PLN Tawarkan Diskon Spesial Tambah Daya Hanya Rp170.845
-
Pegadaian dan Politeknik Keuangan Negara STAN Jalin Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pendampingan Ekonomi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
Terkini
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik
-
Rismon Desak Klarifikasi Jujur Usai Eggi Sudjana Disebut Minta Maaf dan Rangkul Jokowi di Solo
-
Bivitri Susanti Nilai Pilkada Tidak Langsung Berisiko Membuat Pemimpin Abai ke Rakyat
-
Fakta di Balik Siswa Sekolah Rakyat: 67 Persen dari Keluarga Berpenghasilan di Bawah Rp1 Juta
-
Pelapor Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Dipanggil Polda, Laporan Eggi Sudjana Dicabut?
-
Tok! Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim, Sidang Korupsi Chromebook Lanjut ke Pokok Perkara