Mahfud MD Minta Bareskrim Percepat Proses Pidana Umum dan Khusus Panji Gumilang di Luar Kasus Penodaan Agama

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Bareskrim Polri mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus terhadap Panji Gumilang di luar proses kasus penodaan agama.

Hal ini diminta Mahfud usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat terkait di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).

"Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri ada laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus," kata Mahfud.

Sementara itu terkait tidak pidana khusus, dikatakan Mahfud, misalnya pencucian uang. Sedangkan tindak pidana umum, misalnya mencakup pemalsuan penggelapan pencaplokan dan macam-macam transaksi.

"Ada juga tindak pidana khusus selain pencuci uang, korupsi langsung barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara supaya itu dipercepat, paralel dengan yang sekarang sedang berjalan," kata Mahfud.

"Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung tetapi juga laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat," sambung Mahfud.

Mengenai rapat koordinasi, Mahfud menjelaskan rapat memang dilakukan seiring penetapan tersangka Panji Gumilang. Rapat bertujuan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaytun,

"Karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan, dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaytun itu terutama masalah manajemen dan pendanaan ada di bawah kendali Pak Panji Gumilang. Maka tadi kami rapat," ujarnya

Adapun yang hadir dalam rapat koordinasi di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca Juga: Serba-serbi Hukum Penistaan Agama, Panji Gumilang Bakal Kena Pidana Berapa Lama?

Gelar Rakor

Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) melakukan rapat koordinasi atau rakor membahas penanganan pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun. Rakor itu digelar menyusul penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren tersebut.

Pantauan di kantor Kementerian Polhukam, sejumlah mobil berpelat dinas RI milik pejabat tinggi sudah terparkir di halaman, Kamis (3/8/2023).

Adapun yang terpantau hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menyusul kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas.

Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menilai Pondok Pesantren Al-Zaytun tidak memiliki masalah secara institusi.

"Jadi saya berharap agar masyarakat tahu betul bahwa kasus Al Zaytun itu bukan pondok pesantrennya yang bermasalah," ungkap Mahfud kepada wartawan di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

Mahfud mengatakan yang bermasalah di Al-Zaytun adalah individunya. Dalam hal ini pimpinannya yakni Panji Gumilang yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Tetapi orangnya yang berdasarkan ukuran-ukuran hukuman pidana, bukan lagi patut diduga, tapi sudah disangka bukan diduga sekarang, disangka secara resmi," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Mahfud memastikan pemerintah tidak menyetop kegiatan operasional di Pondok Pesantren Al-Zaytun meski Panji Gumilamg ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Dalam hal ini, Mahfud menjamin hak pendidikan setiap santri yang ada di Al Zaytun tetap dilindungi.

"Pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid," ujar Mahfud, Selasa.

Mahfud mengatakan pemerintah juga akan mulai turun tangan mengurusi manajemen di Al-Zaytun guna melanjutkan kegiatan operasional di sana.

"Kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaran Pondok Pesantren Al-Zaytun sehingga kita juga sudah mengantisipasi mungkin dalam waktu satu hari ini," ungkap Mahfud.

Dalam waktu dekat, kata Mahfud, pemerintah akan menggelar rapat dengan pihak terkait untuk melakukan koordinasi lebih lanjut.

"Saya akan segera mengadakan rapat dengan Menko PMK, Menag, Mendagri, Menkuham dan dengan Gubernur Jawa Barat akan koordinasi untuk penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya," imbuhnya.