Suara.com - Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, HT mengungkapkan bahwa terdapat banyak kontraktor yang diduga merupakan titipan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam proyek pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di beberapa daerah.
Pernyataan ini diungkapkan oleh HT saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang pada hari Kamis (3/8/2023), bersama terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.
Menurut HT, tersangka dalam kasus suap, arahan mengenai adanya kontraktor titipan tersebut diduga berasal langsung dari Menteri Perhubungan.
Beberapa kontraktor titipan tersebut terlibat dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.
Dijelaskannya, ada yang sudah dipastikan ikut dalam dua paket, yaitu anggota DPR dan Mr W.
Kontraktor lain yang diduga sebagai titipan Menhub adalah seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras. Billy Beras ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda kereta api "elevated" antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4).
Melansir dari Antara, HT juga menyebutkan nama Ibnu, yang diajelaskan sebagai teman dekat Menhub Budi Karya.
Selain itu, HT menyebut adanya jatah pekerjaan infrastruktur perkeretaapian untuk anggota DPR dari Komisi V, yang merupakan mitra Kementerian Perhubungan.
Selain itu, ada juga kontraktor titipan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian menurut kesaksiannya.
Baca Juga: Jajal LRT Jabodebek Lagi, Presiden Jokowi Beberkan Sejumlah Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Dalam kasus sebelumnya, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp27,9 miliar agar memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.
Proyek-proyek jalur kereta api yang dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi di bidang perkeretaapian tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.
Berita Terkait
-
Harno Trimadi Ungkap Banyak Kontraktor Titipan Menhub dalam Proyek Jalur Kereta
-
Sempat Nyatakan Dukung Ganjar di Pilpres 2024, PSI Singgung Kurang Dapat Respons dari PDIP
-
Ramai Penolakan Rocky Gerung Jadi Pembicara, Imbas Dituding Hina Presiden Jokowi
-
Relawan Jokowi Demo di Depan Polda Metro Jaya, Minta Rocky Gerung Ditangkap dan Diadili
-
Jajal LRT Jabodebek Lagi, Presiden Jokowi Beberkan Sejumlah Kekurangan yang Harus Diperbaiki
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Panglima TNI Minta Maaf atas Insiden Truk TNI Himpit Dua Polisi Hingga Tewas
-
Plot Twist Kasus Suami Lawan Jambret Jadi Tersangka: Sepakat Damai, Bentuknya Masih Abu-abu
-
Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera Terus Menunjukkan Progres Positif
-
Disetujui Jadi Hakim MK, Adies Kadir Sampaikan Salam Perpisahan Emosional untuk Komisi III
-
Tito Pastikan Proses Belajar Mengajar di Tiga Provinsi Pascabencana Pulih 100 Persen
-
Periksa Enam Orang Saksi, Polisi Pastikan Reza Arap Ada di TKP saat Kematian Lula Lahfah
-
Alarm PHK Massal, Ribuan Buruh Siap Kepung Istana 28 Januari, Tiga Isu Ini Pemicunya
-
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden, Ini 8 Poin Kesimpulan Raker Bersama Kapolri
-
Irjen Umar Fana: Lewat KUHP Baru, Polri Tak Selalu Memenjarakan Pelaku Pidana
-
Praswad Nugraha: Tak Boleh Ada Wilayah Kebal di Pemeriksaan Kasus Kuota Haji