Suara.com - Sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut harus selaras dengan rencana Pemerintah untuk masuk menjadi anggota OECD.
Indonesia sendiri saat ini berada dalam proses aksesi keanggotaan OECD dan berpotensi menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota OECD. Dukungan positif untuk bergabungnya Indonesia juga diberikan oleh pihak OECD, mengingat peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai forum global dan kinerja perekonomian Indonesia yang baik.
“Tentunya untuk masuk menjadi OECD ada roadmap-nya. Pengalaman terakhir, di Asia hanya dua negara, Jepang dan Korea. Oleh karena itu, standar pelayanan publik yang levelnya lebih tinggi menjadi prasyarat agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2030,” ungkap Menko Airlangga Hartarto ketika mewakili Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Wakil Menteri Kesehatan, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Panitia Seleksi Nasional Tahun 2023, Pimpinan Lembaga, para Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Indonesia, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
Menko Airlangga mengatakan bahwa calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders dan memegang jabatan kritikal yang akan menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam Visi Indonesia Maju 2045.
“Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat. Untuk itu kita tidak bisa menggunakan cara lama dan biasa. Perlu terobosan, adaptasi, dan inovasi. Terutama dalam perekrutan dan pengembangan kompetensi ASN,” tegas Menko Airlangga.
Menko Airlangga menyampaikan kepada awak media bahwa Indonesia dalam anggota OECD menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengikuti roadmap tentang bagaimana dari pendapatan per kapita saat ini bisa sejajar dengan negara-negara anggota.
Lebih lanjut, OECD sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya. “Banyak standar di K/L yang ditingkatkan, dan tentunya ASN harus siap,” pungkas Menko Airlangga.
Baca Juga: Mantan Sekjen Golkar Idrus Marham Ingin Lengserkan Airlangga, Ditolak Pengurus Daerah
Berita Terkait
-
Tambah Pengetahuan, Hukum Online Run 2023 Gelar Talkshow Inovasi Bisnis
-
Hindari Investasi Bodong, ASN di Jabar Diminta Lirik Pasar Modal
-
Kesenjangan Gaji PNS Makin Nyata, Kemenpan RB Akui Sistem Penggajian Tidak Merata
-
Punya Peran Penting, Anak Muda Perlu Terus Lahirkan Inovasi Untuk Capai SDG
-
Tiga Ketua Dewan Golkar Dukung Penuh Airlangga Hartarto
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor