Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengakui PDI Perjuangan bisa saja menjadi opsi kedua bagi partainya berlabuh dan menjadi teman berkoalisi untuk Pilpres 2024.
Namun, kekinian, PKB masih berkoalisi dengan Gerindra. Meski begitu, bukan tidak mungkin berpindah haluan apabila tidak kunjung ada kejelasan, sebab PDIP menjadi opsi kedua apabila memang memiliki tawaran yang lebih jelas.
"Barangkali (opsi kedua). Tawarannya apa dulu?" kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).
Terkait tawaran, diakui Cak Imin, bentuk tawaran tersebut adalah menjadikan Cak Imin cawapres. Diketahui, Cak Imin memang mejadi satu dari lima kandidat cawapres yang pernah disebutkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Ya Cawapres kan (tawarannya). Tapi kan masih nominasi," ujar Cak Imin.
Sebelumnya, Cak Imin menyiratkan pihaknya bisa saja berpindah koalisi bergabung ke PDI Perjuangan, apabila rekan koalisi saat ini Gerindra tidak kunjung ada kepastian.
Terlebih PKB sudah 11 bulan lamanya berkoalisi dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Menurut Cak Imin, PKB bisa saja pindah haluan jika PDIP memberikan harapan.
"Kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya itu barang kali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra ya ikut PDIP aja. Kira-kira gitu aja," kata Imin.
Walau begitu, Cak Imib menegaskan per hari ini PKB tetap konsisten berkoalisi bersama Gerindra di KKIR.
"Tapi saya sampaikan sampai hari ini masih ada kepastian (sama Gerindra)," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memandang penentuan calon wakil presiden tidak butuh waktu lama, apabila PKB berkoalisi bersama dengan PDI Perjuangan.
Menurutnya koalisi PKB dan PDIP bakal lebih gampang menentukan cawapres untuk Ganjar Pranowo. Berbeda dengan Gerindra yang hingga kini sudah berjalan 11 bulan berkoalisi tetapi tak kunjung menetapkan siapa cawapres Prabowo Subianto.
Jazilul beralasan hubungan antara PKB dan PDIP yang sudah terjalin lama dan kerap berkoalisi menjadi faktor mengapa pembicaraan cawapres tidak butuh waktu lama.
"Saya pikir ini ya jadi sama PKB itu punya hubungan history yang panjang. Jadi gampang sekali dibicarakan nggak butuh lama-lama nggak butuh berbulan-bulan," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).
Menurut Jazilul pembicaraan cawapres jika PKB berkoalisi dengan PDIP tidak sampai dua Minggu sudah memiliki keputusan.
Berita Terkait
-
Tak Ada Kepastian Jatah Cawapres dari Gerindra, PKB Ancang-ancang Pindah Haluan kalau PDIP Beri Harapan
-
Cak Imin Sebut Saling Tunggu dengan PDIP jadi Faktor Penghambat Prabowo Belum Tentukan Cawapres
-
Singgung Gerindra, PKB Yakin kalau Koalisi dengan PDIP Kesepakatan Cawapres Tak Sampai 11 Bulan: 12 Hari Tuntas
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya
-
Jelang Nataru, Prabowo Minta Peringatan Dini BMKG Jadi Perhatian Serius