Suara.com - Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Partai Demokrat sangat mungkin jika berpindah koalisi untuk mendukung Prabowo Subianto.
Kemungkinan ini bisa jadi kenyataan jika Anies Baswedan gagal melenggang atau kalah di putaran kedua Pilpres 2024.
"Itu bisa saja terjadi dan cukup rasional (Demokrat pindah koalisi dukung Prabowo), tetapi peluangnya bukan untuk putaran pertama, melainkan pada putaran kedua jika Anies gagal melenggang," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (10/8/2023).
Meski terus mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar segera mengumumkan cawapres untuk Anies Baswedan, peluang Demokrat hengkang untuk saat ini disebut kecil.
"Demokrat bisa saja merasa khawatir jika AHY tidak masuk tokoh prioritas dipilih sebagai Cawapres Anies, sehingga propaganda desakan itu dilakukan," tuturnya.
"Tetapi, membaca situasi Demokrat, sangat kecil kemungkinan mereka pindah koalisi kecuali Demokrat berhasil di sabotase Moeldoko, sepanjang masih berada di kendali SBY dan AHY, maka Demokrat masih bisa diandalkan," sambungnya.
Kendati memang Demokrat sendiri, kata Dedi, sebenarnya memiliki daya tawar. Hal itu ditunjukan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memiliki elektabilitas yang lumayan.
"Demokrat memang punya kekuatan untuk lakukan tawar menawar, bagaimanapun AHY adalah kader koalisi yang paling populer dan miliki Elektabilitas tinggi, dibanding kader PKS tentu saja," pungkasnya.
Desakan Demokrat
Baca Juga: Gencar Desak Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat Khawatir AHY Tak Dipilih?
Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, menegaskan jika pihaknya tak mau jika bakal calon wakil presiden Anies Baswedan diumumkan diakhir waktu.
Menurutnya, jika di menit akhir baru diumumkan justru akan kehilangan banyak waktu.
"Begini, kalau memang dari Demokrat menginginkan agar segera untuk diumumkan, karena kalau last minute begitu kita semakin kehilangan waktu ya kan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Menurutnya, apa yang ada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh koalisi-koalisi lain. Untuk itu, kata dia, pengumuman capres-cawapres penting agar segera ada gerak sosialisasi.
"Kita tidak bisa disamakan dengan pasangan yang lain yang memiliki infrastruktur yang cukup dibandingkan kita," tuturnya.
"Kalau kami ini kan di luar pemerintahan, jadi kita harus sosialisasi lebih banyak ya kan, dibandingkan dengan masa kampenye yang tersedia, kalau ingin menang ya," sambungnya.
Berita Terkait
-
Putra Sulung Jokowi, Gibran Didorong Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024
-
Ketua Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe Minta Maaf, Warganet: Jangan Dipilih Lagi, Tandai Nama dan Partainya
-
Jawaban Mahasiswa Tak Diduga Bupati Banyumas Soal Capres Pilihan, Netizen: Bupatinya Lupa Briefing
-
Gencar Desak Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat Khawatir AHY Tak Dipilih?
-
Kalau Pilpres Digelar Dua Putaran Saat ini, Prabowo Bakal Unggul Mutlak Lawan Ganjar atau Anies
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Tak Mau Ceplas-ceplos Lagi! Menkeu Purbaya: Nanti Saya Dimarahin!
-
H-6 Kick Off: Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
Terkini
-
Jadi Tersangka Korupsi Hibah Pariwisata: Intip Kekayaan Eks Bupati Sleman Sri Purnomo, Tembus Rp12 M
-
Kabar Buruk Warga Bodetabek! Subsidi Transportasi Gratis Jakarta Cuma Buat KTP DKI
-
Pakai Sarung Tangan, Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba 214,84 Ton Senilai Rp29,37 Triliun
-
Menkeu Purbaya Masuk Bursa Cawapres Terkuat Kalahkan Dedi Mulyadi, PAN Malah Ragu Ajak Gabung?
-
Geger Mamberamo! Polisi Diserang Massa Pakai Parang dan Linggis, Tokoh Masyarakat Jadi Dalang?
-
Leher Ditebas usai Nyabu Bareng, Kronologi Berdarah Asep Bunuh Rekan di Jatinegara Jaktim
-
Geger Kabar Pertalite Bikin Motor Brebet di Jatim, Bahlil Turun Tangan Kirim Tim Khusus
-
Papua Memanas! Mapolres Mamberamo Raya Diserang Massa, Banyak Polisi jadi Korban, Apa Pemicunya?
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Swedia Ingin Kurangi Emisi Lewat Pajak Makanan Tak Ramah Lingkungan, Bisakah Ditiru?