Suara.com - Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai Partai Demokrat sangat mungkin jika berpindah koalisi untuk mendukung Prabowo Subianto.
Kemungkinan ini bisa jadi kenyataan jika Anies Baswedan gagal melenggang atau kalah di putaran kedua Pilpres 2024.
"Itu bisa saja terjadi dan cukup rasional (Demokrat pindah koalisi dukung Prabowo), tetapi peluangnya bukan untuk putaran pertama, melainkan pada putaran kedua jika Anies gagal melenggang," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (10/8/2023).
Meski terus mendesak Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar segera mengumumkan cawapres untuk Anies Baswedan, peluang Demokrat hengkang untuk saat ini disebut kecil.
"Demokrat bisa saja merasa khawatir jika AHY tidak masuk tokoh prioritas dipilih sebagai Cawapres Anies, sehingga propaganda desakan itu dilakukan," tuturnya.
"Tetapi, membaca situasi Demokrat, sangat kecil kemungkinan mereka pindah koalisi kecuali Demokrat berhasil di sabotase Moeldoko, sepanjang masih berada di kendali SBY dan AHY, maka Demokrat masih bisa diandalkan," sambungnya.
Kendati memang Demokrat sendiri, kata Dedi, sebenarnya memiliki daya tawar. Hal itu ditunjukan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang memiliki elektabilitas yang lumayan.
"Demokrat memang punya kekuatan untuk lakukan tawar menawar, bagaimanapun AHY adalah kader koalisi yang paling populer dan miliki Elektabilitas tinggi, dibanding kader PKS tentu saja," pungkasnya.
Desakan Demokrat
Baca Juga: Gencar Desak Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat Khawatir AHY Tak Dipilih?
Sebelumnya, Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, menegaskan jika pihaknya tak mau jika bakal calon wakil presiden Anies Baswedan diumumkan diakhir waktu.
Menurutnya, jika di menit akhir baru diumumkan justru akan kehilangan banyak waktu.
"Begini, kalau memang dari Demokrat menginginkan agar segera untuk diumumkan, karena kalau last minute begitu kita semakin kehilangan waktu ya kan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Menurutnya, apa yang ada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak sama seperti apa yang dimiliki oleh koalisi-koalisi lain. Untuk itu, kata dia, pengumuman capres-cawapres penting agar segera ada gerak sosialisasi.
"Kita tidak bisa disamakan dengan pasangan yang lain yang memiliki infrastruktur yang cukup dibandingkan kita," tuturnya.
"Kalau kami ini kan di luar pemerintahan, jadi kita harus sosialisasi lebih banyak ya kan, dibandingkan dengan masa kampenye yang tersedia, kalau ingin menang ya," sambungnya.
Berita Terkait
-
Putra Sulung Jokowi, Gibran Didorong Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024
-
Ketua Demokrat Sulsel Ni'matullah Erbe Minta Maaf, Warganet: Jangan Dipilih Lagi, Tandai Nama dan Partainya
-
Jawaban Mahasiswa Tak Diduga Bupati Banyumas Soal Capres Pilihan, Netizen: Bupatinya Lupa Briefing
-
Gencar Desak Anies Segera Umumkan Cawapres, Demokrat Khawatir AHY Tak Dipilih?
-
Kalau Pilpres Digelar Dua Putaran Saat ini, Prabowo Bakal Unggul Mutlak Lawan Ganjar atau Anies
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Melejit di Puncak Survei Cawapres, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik
-
Korupsi CPO: Pengacara 3 Raksasa Sawit Minta Dibebaskan, Gugat Dakwaan Jaksa
-
Kapolda Metro Jaya Perintahkan Propam Tindak Polisi Pelaku Catcalling di Kebayoran Baru
-
Hujan Deras Bikin Jakarta Macet Parah, Dirlantas Polda Metro Turun Langsung ke Pancoran
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
OC Kaligis Sebut Sidang Sengketa PT WKM dan PT Position Penuh Rekayasa, Ini Alasannya
-
Jerat Utang Whoosh: DPD Peringatkan PT KAI di Ambang Krisis, Kualitas Layanan Terancam Anjlok
-
Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta
-
Jejak Pemerasan Rp53 M di Kemnaker: KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Heri Sudarmanto, 1 Mobil Disita
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?