Suara.com - Proyek food estate atau lumbung cadangan pangan nasional Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kritikan pedas.
Siapa sangka, sosok pengkritik kebijakan Jokowi tersebut datang dari PDIP yang notabene merupakan partai yang menjadi wadah presiden Jokowi berkarier.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan mengatakan bahwa proyek Jokowi tersebut gagal hingga menyebutnya sebagai kejahatan lingkungan.
Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023) memberi catatan terhadap beberapa proyek food estate yang dinilai berujung ke kejahatan lingkungan.
Berikut beberapa daerah penyelenggaraan food estate yang dinilai gagal.
Sumatera Utara
Jokowi turut mengarahkan beberapa daerah di Sumatera Utara untuk menjadi lumbung pangan nasional, yakni Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Arahan sang Presiden tersebut tertuang dalam Kepmen Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.19/M.PPN/HK/03/2023.
Sayangnya, proyek food estate dinilai gagal lantaran mangkrak dan diduga disalahgunakan.
Baca Juga: Jokowi Merespons Kritik PDIP Soal Program Food Estate: Tak Semudah Yang Dibayangkan
Proyek food estate seperti di Sumatera Utara juga dinilai berimbas pada penebangan hutan yang akhirnya tak dimanfaatkan secara optimal.
Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah juga turut dialokasikan sebagai lumbung pangan nasional sesuai dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Pembangunan food estate di Kalimantan Tengah dinilai cukup mengecewakan, padahal Jokowi telah menyiapkan 148 ribu hektare untuk penanaman padi.
Diproyeksikan bahwa ekonomi wilayah Kalimantan secara keseluruhan akan tumbuh 5,5 persen sampai 6 persen jika food estate benar-benar berhasil.
Namun kini, fakta berbanding terbalik sebagaimana yang dipaparkan oleh Hasto. Hasto sontak menilai urgen untuk menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka menelusuri apakah proyek food estate seperti di Kalimantan Tengah jadi lahan kejahatan.
Berita Terkait
-
Jokowi Usul Amendemen UUD 1945 Dilakukan Setelah Pemilu 2024
-
Menang Lomba Kostum, Kaesang Bakal Hadiahi Presiden Jokowi Sepeda, Warganet: Dari Bapak, Kembali ke Bapak!
-
Beda Puan dan Hasto PDIP soal Program Food Estate Jokowi Adalah Kejahatan Lingkungan
-
Mengenal Apa Itu Jokowinomics, Program Jokowi yang Dijanjikan Prabowo Bakal Lanjut Jika Menang Pilpres 2024
-
Pimpin Upacara HUT RI Terakhir di Istana Jakarta, Wajah Presiden Jokowi yang Makin Tua dan Lesu Bikin Khawatir Netizen
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu