Suara.com - Proyek food estate yang digagas oleh Presiden Jokowi kini menimbulkan pro dan kontra. Sekretaris Jenderap PDIP Hasto Kristiyanto menilai program food estate merupakan kejahatan lingkunan. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilainya berbeda.
Meskipun proyek ini sudah masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024 yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dalam negeri, namun beberapa pihak menganggap proyek ini termasuk proyek gagal karena tidak direalisasikan dengan sebagaimana mestinya.
Usai lepas dari tanggungjawab Kementerian Pertanian, kini proyek yang juga mendukung program lumbung pangan tersebut dilimpahkan ke bupati atau kepala daerah masing-masing.
Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat menghadiri rapat kerja bersama Kementerian Pertanian pada Januari 2023 lalu.
"Kegiatan Kementerian Pertanian bukan cuma soal proyek, tapi kualitas produk dan program juga harusnya ditingkatkan. Program-program yang anggarannya besar tapi tidak berhasil harus ada evaluasi dan ada laporan khusus, seperti pengembangan kedelai dan Food Estate," ungkap Sudin beberapa waktu lalu.
Sementara itu dua tokoh besar PDIP, Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto memiliki perbedaan pendapat soal proyek food estate ini.
Menurut Hasto, proyek food estate ini baik dalam gagasannya namun tidak dalam implementasinya.
"Kebijakan food estate dari pak presiden (Jokowi) itu bagus, infrastrukturnya juga. Hanya saja implementasinya tidak baik," ungkap Hasto saat ditemui di Bogor, Selasa (15/08/2023) lalu.
Tak hanya itu, Hasto pun juga menambahkan bahwa proyek ini malah disalahgunakan oleh pihak pihak yang tak bertanggungjawab, salah satunya dengan tindakan penebangan pohon dengan dalih membuka lahan pertanian.
"Dalam prakteknya, ternyata kebijakan itu banhak disalahgunakan. Pohon pohon di hutan justru ditebang habis jadinya proyek food estate-nya tidak dibangun dengan baik. Itu malah termasuk bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjut Hasto.
Meskipun menurut Hasto proyek food estate ini belum berhasil, Puan Maharani sendiri memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, penilaian terhadap proyek belum bisa diungkap jika kajian soal proyek belum terlalu mendalam.
"Itu masih terlalu jauh ya (untuk dinilai)," ujar Puan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023) kemarin.
Ia pun juga menyebut bahwa evaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek baru bisa ditetapkan apabila tim evaluator sudah mengecek secara langsung kondisi di lapangan.
"Gak bisa langsung bilang ini gagal, ini berhasil. Kita harus lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," lanjut Puan.
Berita Terkait
-
Mengenal Apa Itu Jokowinomics, Program Jokowi yang Dijanjikan Prabowo Bakal Lanjut Jika Menang Pilpres 2024
-
Jokowi Tertawa-tawa, Peci Tinggi Adat Madura yang Dipakai Riky Ternyata Punya Makna Mendalam
-
Pimpin Upacara HUT RI Terakhir di Istana Jakarta, Wajah Presiden Jokowi yang Makin Tua dan Lesu Bikin Khawatir Netizen
-
Presiden Jokowi Unggah Gambar Ilustrasi Acara 17 Agustus, Ada si Oyen Lagi?
-
Rekam Jejak Kirana Larasati, Aktris yang Mundur dari PDIP
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Siap-siap! Kemenhan Siapkan 4.000 ASN dari 49 Instansi Kementerian-Lembaga Ikuti Komcad Mulai April
-
Jelang Lebaran, Menpan RB Ingatkan ASN Jaga Integritas dan Tolak Bingkisan Gratifikasi
-
Mensos Gus Ipul Serahkan Santunan Duka pada 23 Prajurit TNI AL Korban Longsor Cisarua
-
Tak Ada Rencana Reshuffle Jelang Ramadan dan Lebaran, Pemerintah Lagi Fokus Lakukan Ini
-
DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen, Apakah Ini Menguntungkan?
-
Menaker Yassierli: Perusahaan Wajib Bayar Upah Penuh Karyawan Selama WFA Lebaran 2026
-
Jaksa Ungkap Kemahalan Harga dalam Sidang Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek
-
Roy Suryo Cs akan Boyong Bonatua Silalahi Jadi Ahli Meringankan di Kasus Ijazah Jokowi
-
TP PKK Pusat Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Bireuen
-
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Refly Harun: Hasil Penelitian Roy Suryo 99,9 Persen Palsu