Suara.com - Proyek food estate yang digagas oleh Presiden Jokowi kini menimbulkan pro dan kontra. Sekretaris Jenderap PDIP Hasto Kristiyanto menilai program food estate merupakan kejahatan lingkunan. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilainya berbeda.
Meskipun proyek ini sudah masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024 yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dalam negeri, namun beberapa pihak menganggap proyek ini termasuk proyek gagal karena tidak direalisasikan dengan sebagaimana mestinya.
Usai lepas dari tanggungjawab Kementerian Pertanian, kini proyek yang juga mendukung program lumbung pangan tersebut dilimpahkan ke bupati atau kepala daerah masing-masing.
Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat menghadiri rapat kerja bersama Kementerian Pertanian pada Januari 2023 lalu.
"Kegiatan Kementerian Pertanian bukan cuma soal proyek, tapi kualitas produk dan program juga harusnya ditingkatkan. Program-program yang anggarannya besar tapi tidak berhasil harus ada evaluasi dan ada laporan khusus, seperti pengembangan kedelai dan Food Estate," ungkap Sudin beberapa waktu lalu.
Sementara itu dua tokoh besar PDIP, Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto memiliki perbedaan pendapat soal proyek food estate ini.
Menurut Hasto, proyek food estate ini baik dalam gagasannya namun tidak dalam implementasinya.
"Kebijakan food estate dari pak presiden (Jokowi) itu bagus, infrastrukturnya juga. Hanya saja implementasinya tidak baik," ungkap Hasto saat ditemui di Bogor, Selasa (15/08/2023) lalu.
Tak hanya itu, Hasto pun juga menambahkan bahwa proyek ini malah disalahgunakan oleh pihak pihak yang tak bertanggungjawab, salah satunya dengan tindakan penebangan pohon dengan dalih membuka lahan pertanian.
"Dalam prakteknya, ternyata kebijakan itu banhak disalahgunakan. Pohon pohon di hutan justru ditebang habis jadinya proyek food estate-nya tidak dibangun dengan baik. Itu malah termasuk bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjut Hasto.
Meskipun menurut Hasto proyek food estate ini belum berhasil, Puan Maharani sendiri memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, penilaian terhadap proyek belum bisa diungkap jika kajian soal proyek belum terlalu mendalam.
"Itu masih terlalu jauh ya (untuk dinilai)," ujar Puan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023) kemarin.
Ia pun juga menyebut bahwa evaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek baru bisa ditetapkan apabila tim evaluator sudah mengecek secara langsung kondisi di lapangan.
"Gak bisa langsung bilang ini gagal, ini berhasil. Kita harus lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," lanjut Puan.
Berita Terkait
-
Mengenal Apa Itu Jokowinomics, Program Jokowi yang Dijanjikan Prabowo Bakal Lanjut Jika Menang Pilpres 2024
-
Jokowi Tertawa-tawa, Peci Tinggi Adat Madura yang Dipakai Riky Ternyata Punya Makna Mendalam
-
Pimpin Upacara HUT RI Terakhir di Istana Jakarta, Wajah Presiden Jokowi yang Makin Tua dan Lesu Bikin Khawatir Netizen
-
Presiden Jokowi Unggah Gambar Ilustrasi Acara 17 Agustus, Ada si Oyen Lagi?
-
Rekam Jejak Kirana Larasati, Aktris yang Mundur dari PDIP
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar