Suara.com - Proyek food estate yang digagas oleh Presiden Jokowi kini menimbulkan pro dan kontra. Sekretaris Jenderap PDIP Hasto Kristiyanto menilai program food estate merupakan kejahatan lingkunan. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilainya berbeda.
Meskipun proyek ini sudah masuk dalam Program Strategis Nasional 2020-2024 yang bertujuan menjaga ketahanan pangan dalam negeri, namun beberapa pihak menganggap proyek ini termasuk proyek gagal karena tidak direalisasikan dengan sebagaimana mestinya.
Usai lepas dari tanggungjawab Kementerian Pertanian, kini proyek yang juga mendukung program lumbung pangan tersebut dilimpahkan ke bupati atau kepala daerah masing-masing.
Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat menghadiri rapat kerja bersama Kementerian Pertanian pada Januari 2023 lalu.
"Kegiatan Kementerian Pertanian bukan cuma soal proyek, tapi kualitas produk dan program juga harusnya ditingkatkan. Program-program yang anggarannya besar tapi tidak berhasil harus ada evaluasi dan ada laporan khusus, seperti pengembangan kedelai dan Food Estate," ungkap Sudin beberapa waktu lalu.
Sementara itu dua tokoh besar PDIP, Puan Maharani dan Hasto Kristiyanto memiliki perbedaan pendapat soal proyek food estate ini.
Menurut Hasto, proyek food estate ini baik dalam gagasannya namun tidak dalam implementasinya.
"Kebijakan food estate dari pak presiden (Jokowi) itu bagus, infrastrukturnya juga. Hanya saja implementasinya tidak baik," ungkap Hasto saat ditemui di Bogor, Selasa (15/08/2023) lalu.
Tak hanya itu, Hasto pun juga menambahkan bahwa proyek ini malah disalahgunakan oleh pihak pihak yang tak bertanggungjawab, salah satunya dengan tindakan penebangan pohon dengan dalih membuka lahan pertanian.
"Dalam prakteknya, ternyata kebijakan itu banhak disalahgunakan. Pohon pohon di hutan justru ditebang habis jadinya proyek food estate-nya tidak dibangun dengan baik. Itu malah termasuk bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjut Hasto.
Meskipun menurut Hasto proyek food estate ini belum berhasil, Puan Maharani sendiri memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, penilaian terhadap proyek belum bisa diungkap jika kajian soal proyek belum terlalu mendalam.
"Itu masih terlalu jauh ya (untuk dinilai)," ujar Puan saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/08/2023) kemarin.
Ia pun juga menyebut bahwa evaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu proyek baru bisa ditetapkan apabila tim evaluator sudah mengecek secara langsung kondisi di lapangan.
"Gak bisa langsung bilang ini gagal, ini berhasil. Kita harus lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," lanjut Puan.
Berita Terkait
-
Mengenal Apa Itu Jokowinomics, Program Jokowi yang Dijanjikan Prabowo Bakal Lanjut Jika Menang Pilpres 2024
-
Jokowi Tertawa-tawa, Peci Tinggi Adat Madura yang Dipakai Riky Ternyata Punya Makna Mendalam
-
Pimpin Upacara HUT RI Terakhir di Istana Jakarta, Wajah Presiden Jokowi yang Makin Tua dan Lesu Bikin Khawatir Netizen
-
Presiden Jokowi Unggah Gambar Ilustrasi Acara 17 Agustus, Ada si Oyen Lagi?
-
Rekam Jejak Kirana Larasati, Aktris yang Mundur dari PDIP
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau