Suara.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ditunjuk untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Ad Interim menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
Tak hanya Sandi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga ditunjuk untuk menjadi Menteri Luar Negeri Ad Interim menggantikan Retno Marsudi.
Keduanya ditunjuk karena Luhut dan Retno akan melakukan perjalanan dinas ke sejumlah negara di Afrika, mendampingi Presiden Jokowi dari 20-25 Agustus 2023.
Lantas apa itu menteri Ad Interim? Simak ulasanya berikut ini.
Ad Interim berasal dari ungkapan bahasa Latin yang berarti ‘sementara’. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ad interim bermakna sama, yakni untuk sementara waktu. Ungkapan ad interim kerap kali digunakan sebagai sebutan kepada pejabat sementara dalam bidang pemerintahan.
Karena itulah menteri ad interim adalah menteri yang ditugaskan untuk merangkap jabatan menteri lain untuk sementara waktu, karena menteri yang bersangkutan sakit, dinas ke luar negeri, dan lain sebagainya.
Dalam pemerintahan Indonesia, keberadaan menteri ad interim bukanlah hal yang baru. Dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi sendiri, sejumlah pejabat pernah ditunjuk menjadi menteri ad interim.
Menteri yang ditugaskan menjadi ad interim biasanya menggantikan menteri yang tengah sakit, tugas ke luar negeri, bahkan yang terjerat kasus korupsi.
Menteri yang pernah jadi ad interim
Baca Juga: Membandingkan Gaji Menteri dan Anggota DPR, Kenapa Para Pembantu Presiden Tertarik Nyaleg?
Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada sejumlah menteri yang pernah ditugaskan untuk menggantikan sementara menteri lain.
Yang terbaru adalah Sandiaga Uno yang menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Marves dan Tito Karnavian yang menggantikan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri.
Selain itu, berikut sejumlah menteri Jokowi yang pernah ditugaskan menjadi ad interim:
Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves). Namun ia pernah ditugasi menjadi menteri ad interim di sejumlah kementerian, sedikitnya sebanyak tiga kali.
Pada 2016, Luhut ditunjuk menjadi Menteri ESDM Ad Interim selama hampir dua tahun. Ketika itu ia menggantikan Arcandra Tahar yang bermasalah dengan kewarganegaraannya.
Berita Terkait
-
Membandingkan Gaji Menteri dan Anggota DPR, Kenapa Para Pembantu Presiden Tertarik Nyaleg?
-
Luhut Digantikan Sandiaga Uno, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Menteri Pengganti saat Lawatan ke Afrika
-
Intip Aksi Menteri Basuki Main Drum di Swiss
-
Bertemu dengan Mendag Kanada, Airlangga Bahas Peningkatkan Kerja Sama Ekonomi
-
Menteri dan Wakil Menteri Jokowi yang Maju Nyaleg di Pemilu 2024, Siapa Saja?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!