Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemicu polusi udara di DKI Jakarta tidak hanya disebabkan karena faktor industri dan padatnya kendaraan.
Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menilai polusi udara juga bisa disebabkan karena adanya kemudahan kredit kendaraan bermotor. Alhasil, semakin banyak sepeda motor di jalanan yang menyebabkan emisi semakin tinggi.
"Persoalan kemudahan dalam hal mendapatkan kredit motor, ini juga harus diperketat," kata Hari di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
Tidak bermaksud menyalahkan pemilik kendaraan bermotor, Hari mengatakan, salah satu dampak terburuk polusi udara di Jakarta tak lain adalah sepeda motor.
"Salah satu dampak polusi udara selain dari industri itu juga dari kemudahan mendapatkan kredit motor," imbuh dia.
Hari turut mengkritik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tak bisa bersikap tegas terhadap industri yang mencemari lingkungan.
Selain itu, kendaraan berbahan bakar minyak, menurut Hari juga harus dilakukan uji emisi.
"Harus ada tindakan uji emisi pengetatan tidak hanya kendaraan tapi terhadap cerobong-cerobong asap perusahaan," pungkas dia.
WFH Tak Menjawab Solusi Polusi
Baca Juga: Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
Sebelumnya, Komnas HAM mengkritik kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurut Komans HAM, aturan tidak menjawab permasalahan polusi udara di Ibu Kota.
"Langkah langkah yang dilakukan pemerintah, termasuk WFH itu kan terbukti hari ini tidak menjawab persoalan pengurangan polusi udaranya," kata Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan dalam jumpa pers, Kamis (24/8/2023).
Menurut Hari, Pemprov DMI perlu mencari cara lain menekan emisi udara. Dia merekomendasikam dengan membuka ruang terbuka hijau yang lebih banyak.
"Harusnya kan langkah langkah yang dilakukan adalah penekanan terhadap tingkat emisi yang cukup tinggi di udara," kata Hari.
"Dengan cara apa? Salah satunya membangun ruang terbuka hijau bukan kemudian ruang terbuka hijau dihancurkan kemudian dijadikan apartemen-apartemen," katanya menambahkan.
Hari menekankan ruang terbuka hijau di Jakarta masih sedikit. Jika langkah itu tidak diambil, kata Hari, maka polusi udata akan semakin parah.
Berita Terkait
-
Kota Depok Jadi Kota Paling Berpolusi di Indonesia, Mohammad Idris: Masih Lebih Baik Dibanding Jakarta
-
Kritik Kebijakan WFH Pemprov DKI, Komnas HAM: Tak Menjawab Masalah Polusi Udara
-
Jalankan Inmendagri, ASN Pemkot Tangsel WFH 50 Persen Mulai Pekan Depan
-
Instruksi Mendagri untuk Kurangi Polusi Udara Jakarta: Siram Jalan sampai Uji Emisi
-
Polda Metro Jaya Semprot Jalanan Demi Kurangi Dampak Polusi Udara, Dokter Paru: Tidak Efektif!
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Korlantas Polri Antisipasi Puncak Arus Balik Gelombang Kedua pada 29 Maret
-
Kakorlantas: 42 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta hingga Kamis Dini Hari
-
Viral Mobil Dinas Plat B Dipakai Mudik, Pemprov DKI: Bukan Milik Kami
-
Presiden Prabowo Pimpin Rapat Percepatan Pengolahan Sampah Menjadi Energi
-
Andrie Yunus Jalani Operasi Lanjutan, Dokter Fokus Selamatkan Bola Mata Kanan
-
Arus Lebaran 2026 Menguat, Tol GempolPasuruan Didominasi Pergerakan ke Arah Pasuruan
-
Optimalkan SDA untuk Kemandirian Nasional, Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi
-
Prabowo Dorong Reformasi TNI: Penegakan Hukum Internal Diperketat, Tak Ada Toleransi Pelanggaran!
-
Cerita Arus Balik: Syamsudin Trauma Macet 27 Jam di Jalan, Derris Pilih War Tiket Sejak H-45
-
Anak Durhaka! Kata-kata Sadis Remaja 18 Tahun Usai Bunuh Ibu Kandung