Suara.com - Manuver politik Budiman Sudjatmiko membuat PDI Perjuangan mengambil langkah tegas, yakni memecat Budiman setelah hampir 20 tahun bergabung dengan partai tersebut.
Adapun pemecatan Budiman disebabkan ia semakin mesra dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan, mantan kader PDIP ini menilai Prabowo layak menjadi presiden Indonesia menggantikan Jokowi.
Dukungan Budiman ke Prabowo tentu membuat PDIP meradang. Bagaimana tidak, partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu sudah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.
Jadi kambing hitam Kudatuli
Budiman Sudjatmiko diketahui bergabung dengan PDI Perjuangan pada 2004, setelah ia menyelesaikan studinya di Inggris.
Namun sebelum bergabung dengan partai berlambang kepala banteng itu, ia punya pengalaman politik yang beririsan dengan PDIP.
Pria kelahiran Cilacap, 10 maret 1970, ini pernah mendirikan dan memimpin Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada masa Orde Baru.
PRD lalu menjadi kambing hitam ketika pecah peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal dengan sebutan Kudatuli.
Kudatuli merupakan peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, DPP PDI dipimpin oleh Megawati Soakarnoputri yang terpilih sebagai ketum berdasarkan hasil kongres 1993.
Namun ada kepengurusan DPP PDI lainnya, yakni yang dipimpin oleh Soerjadi. Kala itu, sosoknya merupakan Ketum PDI yang direstui Orba.
Pada 27 Juli 1996 itulah massa pendukung Ketum PDI Soerjadi menyerbu kantor DPP PDI Megawati untuk mengambil alih kantor tersebut, hingga terjadi kerusuhan.
Atas peristiwa itu, Budiman dan PRD dituduh sebagai dalang di balik kerusuhan. Tak sampai di situ, Budiman juga dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun.
Namun akhirnya, Budiman hanya menjalani hukuman 3,5 tahun penjara setelah mendapatkan amnesti dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 1999.
Kiprah Budiman Sudjatmiko dengan PDIP
Setelah bebas, Budiman melanjutkan pendidikannya di Inggris hingga 2004 dan bergabung dengan PDIP pada tahun yang sama.
Berita Terkait
-
PDIP Dinilai Sudah Tepat Pecat Budiman Sudjatmiko, Nasib Politiknya Kini Tergantung Prabowo di Pilpres?
-
Heran dengan Wanita Zaman Sekarang Hobi Flexing, Intip Isi Garasi Megawati yang Punya Truk hingga Astrea
-
Santer Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Gibran: Habis Ini Ketemu Mbak Puan
-
Bibit Bebet Bobot Budiman Sudjatmiko yang Dipecat PDIP, Nyaris Jadi Menteri Jokowi?
-
Eks Dirut PT Amarta Karya Perintahkan Istri Tukarkan Hasil Dugaan Korupsi Ke Mata Uang Asing
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
Terkini
-
M Bloc Space Comeback: Sekarang Wajahnya Beda, Energinya Juga Lebih Seru!
-
Apa itu Prabowonomics? Viral usai Jadi Jihad Budiman Sudjatmiko
-
Geger Kereta Cepat Whoosh: Dugaan Konspirasi Jahat Disebut Bikin Negara Tekor Rp75 Triliun
-
Sidak Dedi Mulyadi Ungkap Dugaan Aliran Dana Janggal Aqua ke PDAM Senilai Rp600 Juta Per Bulan!
-
Dukung PPPK Jadi PNS, Anggota Komisi II DPR Sebut Usulan Terbuka Diakomodir Lewat Revisi UU ASN
-
Uji Lab Tuntas! Pertamina Jawab Keluhan Pertalite Bikin Brebet di Jatim: Sesuai Spesifikasi
-
PAM Jaya Matikan Sementara IPA Pulogadung, Gangguan Layanan Bisa Terasa Sampai 48 Jam
-
Geger Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bidik Petinggi KCIC?
-
Skandal Korupsi Whoosh: KPK Usut Mark Up Gila-gilaan, Tapi Ajak Publik Tetap Naik Kereta
-
Dugaan Kerugian Negara Rp75 T di Proyek KCJB, Pemufakatan Jahat Pemilihan Penawar China Jadi Sorotan