Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan berbicara mengenai kualitas demokrasi di Indonesia ketika menghadiri kuliah umum FISIP Universitas Indonesia (UI), Selasa (29/8/2023).
Menurut Anies, kualitas demokrasi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Dia menyoroti mengenai kebebasan berekspresi dan revisi UU ITE.
"Kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi, demokrasi itu bukan hanya ada Pemilu atau tidak," ujar Anies di UI, Depok.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpendapat, proses demokrasi yang baik tidak boleh menggunakan tekanan dan penanaman rasa takut ke masyarakat.
"Aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa rasa takut tanpa tekanan dan kemudian nantinya bisa jadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian," kata Anies.
Hal itu menurut Anies yang sampai sekarang masih menjadi masalah. Dia lalu menyinggung perihal warga di jagat dunia maya mengganti kata Indonesia dengan 'Konoha' dan 'Wakanda' ketika melayangkan kritik.
"Nah ini yang sekarang sering kali jadi masalah. Karena kita menyaksikan di medsos, banyak sekali yang nulis itu nyebutnya 'Konoha', 'Wakanda'," ucap Anies.
Anies menilai adanya fenomena mengganti kata Indonesia menjadi 'Konoha' dan 'Wakanda' menunjukkan tanda-tanda tidak sehat dalam demokrasi.
"Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahor dan lalu mengkritik kota lahir habis-habisan, kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," imbuhnya.
Baca Juga: Ngaku Tak Mudah Tentukan Cawapres, Prabowo Putuskan Pakai Cara Nenek Moyang
Berita Terkait
-
Isi Kuliah Umum di UI, Anies: Negara Belum Banyak Intervensi Urusan Kebudayaan
-
Prabowo: Kami Tidak Merasa Malu, Kami Adalah Bagian dari Tim Jokowi
-
Kala NasDem Sudah Tak Tahan Memendam, Gus Choi: Perusahaan Surya Paloh Diusik Pemerintah Jokowi
-
Bikin Prabowo Nggak Malu untuk Belajar, Pak Jokowi Emang Boleh Semahir Itu Urusan Politik?
-
NasDem Sebut Perusahaan Surya Paloh Diganggu Pemerintah Gegara Dukung Anies, PDIP: Jangan Playing Victim
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT