Suara.com - Partai Golkar masih enggan mengomentari kabar ditetapkanya kader mereka, yakni Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya bakal melakukan pengecekan.
"Ya tentu kami harus cek dulu," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Ace mengatakan Golkar menunggu informasi resmi dari KPK berkaitan dengan kabar yang beredar mengenai Lutfi
"Mesti ada pengumuman resmi dulu dari KPK ya terkait dengan penetapan tersangka dari wali kota Bima dan kita tunggu atas kasus apa yang dihadapi," kata Ace.
Ace masih enggan terlalu jauh menanggapi, termasuk ada tidaknya bantuan hukum yang akan diberikan nantinya oleh Partai Golkar. Ia menegaskan posisi Golkar masih menunggu informasi resmi dan komprehensif dari KPK.
"Makanya kami lihat dulu kasusnya ya," kata Ace.
Kantor Digeledah KPK
KPK sebelumnya diberitakan telah menggeledah kantor Wali Kota Bima, Provinsi NTB. Penggeledahan dilakukan pada pagi tadi, pukul 09.30 Wita.
Tim KPK datang ke gedung Wali Kota Bima menggunakan empat unit kendaraan roda empat. Mereka dikawal sejumlah anggota Brimob. Proses penggeledahan berjalan lancar dan seluruh aparatur sipil negara diminta untuk mensterilkan area.
Baca Juga: Kasus Korupsi di Kemnaker, KPK Geledah Rumah Milik Politisi PKB Reyna Usman di Gorontalo
KPK melakukan penggeledahan berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima.
Penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK untuk mengumpulkan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Kabar Berstatus Tersangka
Kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan, sehingga beredar kabar di berbagai media nasional bahwa Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, sudah berstatus tersangka dan saat ini sedang berada di Jakarta.
Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, merupakan putra kelahiran Bima 15 Agustus 1971.
Ia merupakan salah satu kader Partai Golkar sejak tahun 2003 hingga sekarang dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar selama periode 2009 – 2014 mewakili Daerah Pemilihan NTB.
H. Muhammad Lutfi terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya setelah memperoleh 59.704 suara.
Pada Pilkada serentak tahun 2018, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wali Kota Bima. Ia bersama pasangannya, yakni Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, SH, dilantik oleh Gubernur NTB sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota pada 26 September 2018 di Mataram.
Berita Terkait
-
Kasus Korupsi di Kemnaker, KPK Geledah Rumah Milik Politisi PKB Reyna Usman di Gorontalo
-
Banyak Caleg Eks Koruptor Ikut Pemilu 2024 dari Partainya, Sekjen Golkar: Mereka Punya Hak Asasi Manusia
-
Penggeledahan KPK di Kantor Wali Kota Bima Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
-
Kantor Wali Kota Bima Digeledah KPK, Kasus Apa?
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?