Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut positif Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bakal disandingkan dengan Anies Baswedan menghadapi Pilpres 2024 mendatang.
Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengemukakan hal tersebut menanggapi kabar Cak Imin dipilih Ketum NasDem Surya Paloh untuk menjadi cawapres Anies Baswedan.
"Ya kalau Gus Imin kan hampir setiap hari diskusi ya, terkait dengan situasi poros Pilpres," katanya di Widya Candra IV, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/8/2023).
Namun, ia mengemukakan masih melihat perkembangannya ke depan. Selain itu, pihaknya masih menunggu respons.
"Saya kira beliau orang yang cukup positif untuk menilai setiap perkembangan. Jadi tentu ya kita lihatlah perkembangan ke depan ini seperti apa? Kita masih nunggu juga reaksi dari temen-temen juga seperti apa," ujarnya.
Lukmanul sendiri tidak mau terlalu gamblang menanggapi kabar Cak Imin yang bakal menjadi pasangan Anies. Ia hanya menyatakan agar semua pihak menunggu hasil rapat internal yang bakal dilaksanakan malam ini dan esok hari.
"Ya tunggu hasil rapat aja ya. Rapat malam ini khusus internal PKB aja. Karena di PKB ada dewan syuro. Para kiai harus diajak bicara dulu, dikonsultasikan dulu terkait dengan situasi hari ini," ujarnya.
Sebelumnya, Demokrat mengungkap pengkhianatan yang dilakukan oleh NasDem.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan untuk memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Baca Juga: Sebelum Bikin Geger, PAN Mengaku Sudah Mengetahui Ada Wacana Anies-Cak Imin
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulisnya.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Teuku dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut.
Kemudian, pada 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung.
Partai Demokrat sempat mengonfirmasi soal informasi tersebut kepada Anies. Anies pun tak bisa mengelaknya.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
Terkini
-
Viral! Wali Kota Jakarta Pusat Hampir Kena Tipu Modus Pemindahan KTP Elektronik ke KTP Digital
-
Cemburu Istri Dituduh Selingkuh, Terkuak Motif Pria di Cakung Bakar Rumah
-
Pemprov Sumut Beri SPP Gratis, Internet Gratis, Pelatihan Tenaga Pengajar
-
Daftar 17 Hari Libur Nasional 2026 Resmi Berdasarkan SKB 3 Menteri
-
Pendidikan Ketua PBNU Gus Fahrur, Sebut Food Tray MBG Mengandung Babi Boleh Dipakai setelah Dicuci
-
Cinta Segitiga Berujung Maut: Pemuda Cilincing Tewas Ditikam Pisau 30 Cm oleh Rival Asmara
-
Narasi Prabowo - Gibran Dua Periode Disorot: Orientasi Kekuasaan Jauh Lebih Dominan?
-
Imbas Pasutri di Cakung Ribut: Rumah Ludes Dibakar, Suami Dipenjara, Istri-Mertua Luka-luka!
-
Rocky Gerung Bongkar Borok Sistem Politik!
-
Wahyudin Moridu Ternyata Mabuk saat Ucap 'Mau Rampok Uang Negara', BK DPRD Gorontalo: Langgar Etik!