Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (ABY) berpeluang bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan kedua tokoh politik itu nanti membuka pintu koalisi dua partai yang sudah lama berseberangan secara politik.
Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron berharap pentemuan tersebut segera terwujud.
"Ya mohon doa restunyalah," kata Herman di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).
Pertemuan SBY dan Mega itu nanti semakin membuka peluang partai Demokrat bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Kedua partai masih berkomunikasi secara intens, setelah sebelumnya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Itu sedang terus berkomunikasi dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya bukan hanya keinginan Demokrat, tapi Tuhan mentakdirkan bahwa ada pertemuan yang kemudian mengarah kepada koalisi yang betul-betul memiliki kesamaan visi misi dan saya kira tadi yang menjunjung tinggi etika," ujar Herman.
Jajaki Koalisi Lain
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara tentang mencari koalisi kain usai pihaknya menarik dukungan terhadap Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidato perdananya usai Demokrat mengambil langkah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
AHY mengatakan pihaknya berjanji untuk tetap teguh di jalan perubahan dan perbaikan. Ia lantas mengajak seluruh kader Demokrat untuk tetap solid dan mengikuti langkah-langkah yang akan diambil oleh pemimpin partai.
Baca Juga: Jabatannya akan Segera Berakhir, Ganjar Titip Pesan ke Gibran untuk Jaga Kondusivitas di Kota Solo
"Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan dan etika politik," kata AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8).
AHY lantas mengajak para kader Partai Demokrat untuk menyongsong perjalanan politik yang baru.
"Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik," ujarnya.
PDIP Buka Pintu
PDI Perjuangan membuka pintu bagi Partai Demorkat jika ingin bergabung, menyusul dinamika politik terkini terkait manuver NasDem dan PKB.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah berujar PDIP sangat membuka diri apabila Demokrat hendak bergabung.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- 5 HP RAM 8 GB Paling Murah Cocok untuk Gamer dan Multitasking Berat
Pilihan
-
Saham BBRI Dekati Level 4.000 Usai Rilis Laba Bersih Rp41,23 Triliun
-
Harga Emas Turun Tiga Hari Beruntun: Emas Jadi Cuma 2,3 Jutaan di Pegadaian
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
Terkini
-
KontraS Menolak Keras! Soeharto Mau Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Kelam Orde Baru Jadi Sorotan
-
Demo Hari Ini di Monas: Ribuan Guru Honorer Turun ke Jalan, Tuntut Revisi UU P3K
-
Anggaran MBG Terlalu Mahal? Pengamat Ungkap Dua Solusi Ini Buat Prabowo!
-
Demo Guru Honorer Hari Ini: Jakarta Dikepung, 1.597 Aparat Siaga di Monas
-
Ribuan Polisi dan TNI Jaga Ketat Demo Guru Honorer Madrasah di Monas
-
Gelar Konsolidasi Aksi Hari Ini, 5 Juta Buruh Siap Mogok Nasional Bila Tuntutan Tak Didengar
-
Demo Guru di Monas, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute Layanan
-
Sama-Sama Lapor ke Presiden, Apa Beda Tugas Tim Koordinasi MBG dan BGN?
-
Whoosh Mau Dijual ke Publik? Ketua Projo Dorong IPO Atasi Utang Kereta Cepat
-
Menteri Keuangan Purbaya: Antara Pencitraan dan Substansi Kebijakan yang Dipertanyakan