Anies menceritakan adanya perbedaan pandangan antara partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengenai sosok bakal cawapres. Perbedaan itu menemui puncaknya pada Selasa (29/8/2023).
Awalnya, Anies mengatakan nama Ketua Umum Demokrat AHY telah dibicarakan sebagai pendampingnya sejak Juni 2023. Ketika itu, Anies mengaku telah melaporkan hal tersebut pada tiga partai koalisi yakni NasDem, PKS dan Demokrat.
Anies mengatakan bahwa Surya Paloh tidak menolak ketika mendengar nama AHY. Namun Paloh mengatakan opsi itu bisa diambil di ujung pencalonan.
Pembicaraan bakal cawapres kemudian dilanjutkan sepulang Anies menunaikan ibadah haji. Usai kembali ke Indonesia, dia mengatakan kembali terjadi perbedaan antara NasDem dan Demokrat.
"Demokrat berharap (cawapres) segera dideklarasikan, segera disepakati. Tapi dari sisi NasDem tidak bersedia. Nama itu (AHY) tidak ditolak, tapi tidak dideklarasikan sekarang, dicoba dicari penjembatan," ungkap Anies.
Anies mengatakan ketidaksepakatan itu menemui puncaknya pada Selasa (29/8/2023). Menurut dia, rapat Tim 8 berlangsung panas hingga diwarnai aksi gebrak meja oleh peserta. Ketika itu kembali terjadi perbedaan pandangan antara utusan Demokrat dan NasDem di Tim 8.
"Terjadi perbedaan pandangan sangat keras bahkan sampai gebrak meja. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan (cawapres( ditetapkan segera, NasDem menginginkan ditetapkan nanti, sambil menunggu opsi lain," ucap Anies.
Demokrat Merasa Dikhianati Anies
Kekinian Demokrat telah mencabut dukungan kepada Anies dan memilih keluar dari KPP. Keputusan itu diambil usai Anies memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
Baca Juga: AHY Kutip Nama Bung Karno Dalam Pidatonya, Kode Demokrat Bakal Merapat ke PDIP?
Demokrat merasa dikhianati karena Anies dan NasDem sudah menandatangani piagam kesepakatan bersama Demokrat, NasDem dan PKS. Namun Anies dan NasDem justru membuat kerja sama baru.
Selain itu, Demokrat juga mengungkap Anies pernah minta AHY untuk jadi cawapres pendampingnya di Pilpres 2024 melalui panggilan telepon pada 12 Juni dan surat tertulis pada 25 Agustus.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
-
AHY Kutip Nama Bung Karno Dalam Pidatonya, Kode Demokrat Bakal Merapat ke PDIP?
-
Sudah Kudeta Gus Dur, Yenny Wahid Tegaskan Sulit Dukung Anies-Cak Imin
-
NasDem, PKB Dan PKS Gelar Pertemuan Perdana, Bahas Pemenangan Duet AMIN
-
Dukungan ke Gibran Mulai Rambah Jabar, Giliran Relawan Balad Deklarasi di Bandung
-
Timang-timang Majelis Syura PKS Putuskan Pasangan Anies Baswedan di Pilpres, Bakal Mentok di Cak Imin?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru